Berita kota palu, gemasulawesi– BPBD Kota Palu menyebut pada bulan Juli 2020 mnjadi target pencairan dana stimulan, pasca tervalidasinya 38805 38.805 data rumah rusak penerima dana stimulan tahap II sudah selesai divalidasi.
“Yang perlu diketahui, 95 persen validasi itu sudah selesai, sekitar 30 ribuan data rumah rusak Kota Palu,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Ir. Singgih B. Prasetyo, Senin 1 Juni 2020.
Sehingga, ia meyakini penyaluran dana stimulan bagi yang sudah tervalidasi, bisa selesai sesuai berakhirnya kontrak Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) pertengahan Juli 2020.
“Sisanya akan kita pacu untuk bisa diselesaikan sampai 100 persen terhadap data yang tervalidasi,” lanjutnya.
Ia mengatakan, realisasi pelaksanaan dana stimulan tahap II telah mencapai 49,57 persen atau sekitar Rp. 280 miliar lebih dari total dana Rp. 789 miliar lebih.
Adapun rinciannya yaitu rumah rusak ringan sebanyak 11.556 KK atau sekitar Rp. 115,5 miliar lebih, rumah rusak sedang sebanyak 5.543 KK atau sekitar 138,5 miliar lebih, dan rumah rusak berat sebanyak 537 KK atau sekitar Rp. 26,8 miliar lebih.
Banyak Kendala Pada Proses Penyaluran Stimulan
Namun demikian, dalam proses penyaluran dana stimulan tahap II tersebut tak sedikit pula kendala yang dihadapi BPBD Kota Palu maupun TP4 sebagai mitranya.
“Kendala yang dihadapi yaitu banyak sebetulnya. Dari masyarakat yang bukti kepemilikannya itu bermasalah, dalam artian ada yang belum sertifikat, ada yang masih atas nama orang tua, sehingga itu harus dibuatkan surat hibah semacam itu, dan itu prosesnya makan waktu karena harus ada saksi dan sebagainya. Di samping memang ada beberapa data kategori kerusakan yang harus disesuaikan dengan fakta di lapangan,” tuturnya.
Sejalan dengan hal ini, Koordinator TP4 Rusak Sedang dan Ringan kelurahan Talise, Agus Salim pun mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan khususnya dalam hal pemberkasan.
Banyak berkas warga khususnya sertifikat, katanya belum ada sehingga kebanyakan warga itu masih mengandalkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang ada di kelurahan.
“Kendala lain kami di Talise, saat kami mendata ternyata masih banyak warga yang berada di Huntara, sehingga ketika kami mendata rumahnya, yang bersangkutan tidak kami temukan,” jelasnya.
Menurutnya, berbicara masalah di lapangan, pada dasarnya banyak sekali, namun dirinya sebagai tim fasilitator atau TP4 tetap berusaha melayani warga dengan baik sesuai perintah dari pimpinan.
“Terus kalau untuk menghadapi warga yang marah-marah itu sudah menjadi resiko kita. Tapi kita bersyukur sampai hari ini juga masih bisa melewati semua masalah tersebut. Semua tim masih bekerja dengan solid bahkan sampai malam pun kita masih bekerja. Ini semua untuk warga kota Palu yang kita cintai bersama,” tandasnya.
Laporan: Ince Hidayattullah
