Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Penerimaan PPPK di Sigi, Sulawesi Tengah, terbanyak tenaga guru jatah dengan jumlah 816 formasi pada tahun 2021.
Itu sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 454, tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tahun anggaran 2021.
Totalnya, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sigi sebanyak 1029 orang. Untuk tenaga guru sejumlah 816, tenaga kesehatan 123, dan tenaga teknis dengan jumlah 90 formasi.
Seluruh penerimaan tenaga guru merupakan formasi PPPK, tenaga kesehatan 29 formasi CPNS dan 94 formasi PPPK di Sigi.
Sedangkan tenaga teknis sebanyak 69 formasi CPNS dan 21 formasi PPPK di Sigi.
Baca juga: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021
Selain itu, untuk lamanya masa hubungan perjanjian kerja jabatan untuk PPPK di Sigi paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.
Sementara untuk hubungan perjanjian kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian dengan pejabat pembina kepegawaian, ditetapkan berdasarkan waktu paling singkat di antara masa hubungan perjanjian kerja.
Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada instansi Pemerintah Daerah merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.
Edaran itu tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru PPPK tahun 2021.
Baca juga: Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun
Berikut dokumen yang diperlukan saat proses pendaftaran CPNS dan PPPK 2021. Diantaranya, akta kelahiran, KTP, Ijazah dan transkip nilai, pas foto ukuran 4×6 dan swafoto dan dokumen lainnya yang sesuai dengan ketentuan instansi di lamar.
Sedangkan syarat CPNS dan PPPK di Sigi yaitu minimal adalah 18 tahun serta maksimal 35 di saat melamar, kecuali untuk jabatan tertentu usia maksmial 40 tahun.
Baca juga: Pengedar Narkoba Manfaatkan Pandemi Covid 19
Kemudian, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.
Berikutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian.
Baca juga: 2022, Bio Farma Targetkan Produksi Vaksin Merah Putih
Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI ataujuga anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani.
Terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan. (**)
Baca juga: Tersisa 30 Daerah Tertinggal, Salah Satunya Sulawesi Tengah
