Pilkada Serentak, Polda Sulteng Gelar Operasi Mantap Praja 2020

<p>Pilkada Serentak, Polda Sulteng Gelar Operasi Mantap Praja 2020 (Foto: Ist)</p>
Pilkada Serentak, Polda Sulteng Gelar Operasi Mantap Praja 2020 (Foto: Ist)

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi-  Provinsi Sulteng saat ini akan menggelar Pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak 2020, untuk mengamankannya Polda gelar Operasi Mantap Praja.

“Polda saat ini mengupayakan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Sulteng 2020 melalui Operasi Mantap Praja. Hal itu sesuai dengan rencana operasi No 15/VIII/2020,” ungkap Kapolda Sulteng Irjen Pol. Abdul Rakhman Baso, di Kota Palu, Kamis 17 September 2020.

Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan operasi nantinya tugas kami adalah melakukan pengamanan, pengawalan, patroli, penjagaan dan semua kegiatan proses penyelenggaran Pilkada di Sulteng.

Khusus penjagaan saat ini lanjut dia, sudah dilakukan pengamanan di Kantor KPU Provinsi, Kabupaten dan Kantor Bawaslu serta pengawalan kepada setiap calon kandidat.

“Dalam operasi pengamanan ini kepolisian telah menyiapkan personil 19085 orang. Terdiri dari petugas Polda Sulteng dan jajaran Polres 5139 personil, dibantu TNI 1059 personil dan Linmas 12887 orang,” urainya.

Ia melanjutkan, kepolisian akan mengamankan sekitar 6500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan saat akan pengungutan suara.

Berkaitan dengan pengamanan Pilkada dimasa pandemi covid-19,  pemerintah juga  telah mengeluarkan Inpres nomor 6 Tahun 2020.

“Dari Inpres itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkannya dalam surat edaran Kapolri,” jelasnya.

Ia mengatakan, untuk penyelengaraan Pilkada serentak Sulteng 2020 pihaknya juga memperhatikan langkah menekan penyebaran covid-19.

Kepolisian telah melakukan langkah-langkah sinergitas melalui kordinasi kolaborasi dengan seluruh pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan, termasuk calon-calon dan pendukungnya untuk melakukan sosialisasi bersama.

“Tujuan sinergitas, agar bisa menjaga penyebaran wabah covid-19 di wilayah Sulteng khususnya Kota Palu. Dan tidak menjadi klaster baru dari penyelengaraan Pilkada,” terangnya

Dengan adanya Pergub nomor 32 Tahun 2020 kata dia, sebagai upaya pencegahan Covid-19 khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

Polda Sulteng beberapa kali sudah melakukan rapat kordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) terkait pencegahan Covid-19.

“Saat ini  sudah kami lakukan kegiatan- kegiatan contohnya kordinasi seperti mendisiplinkan warga. Programnya sedang berjalan, rangkaian Pilkada terutama kampanye.  Kami juga sudah melakukan sosialisasi dengan kontestan dan pendukungnya untuk mensosialisasikan peraturan KPU didalam penyelengaaaan Pilkada. Contohnya rapat umum yang perlu dibatasi,” tutupnya.

Laporan: Siti Rahmi

...

Artikel Terkait

wave

Minyak Kelapa Kampung Premium, Industri Parimo ‘Go Nusantara’

Produk industri minyak kelapa kampoenk premium berbasis rumah tangga di Kabupaten Parimo Sulteng, ekspansi ‘Go Nusantara’.

Anak Usia 13 Tahun Tikam Satu Warga Ampibabo Parimo

Karena dalam pengaruh minuman keras beralkohol, anak usia 13 tahun tikam satu warga di Ampibabo Kabupaten Parimo Sulteng.

Banjir Desa Biga Parimo, Akses Jalan Trans Sulawesi Lumpuh

Akibat banjir disertai lumpur dan batu berukuran besar di Desa Biga Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng, akses jalan trans sulawesi lumpuh.

Kapolda Sulteng: Pers Berperan Tangkal Hoax

Kapolda Sulteng menyebut media dapat berperan untuk membantu menangkal hoax peran lainnya selain paradigma pers sebagai pemberi informasi

Polisi Tangkap Satu Warga Toili Sulteng Pelaku Penggelapan Kamera

Akibat menggelapkan satu unit kamera, satu warga Toili Kabupaten Banggai Sulteng berinisial AY (32) diringkus polisi.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;