Wifi Gratis Segera Ada di Huntara Kota Palu

<p>Wifi Gratis Segera Ada di Huntara Kota Palu (Foto: Illustrasi)</p>
Wifi Gratis Segera Ada di Huntara Kota Palu (Foto: Illustrasi)

Berita kota palu, gemasulawesi– Hunian sementara atau Huntara yang ada di Kota Palu Provinsi Sulteng bakal mendapat pemasangan wifi gratis, untuk mendukung proses pembelajaran daring siswa.

“Pemasangan wifi gratis itu bertujuan untuk mengurangi beban para orang tua siswa dan siswi dalam proses pembelajaran daring pada masa pendemi covid-19,” ungkap Kapolda Sulteng, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Abdul Rakhman Baso saat menerima kunjungan silatuhrahmi Bank Indonesia di Aula Torabelo Mapolda Sulteng, Kamis 17 September 2020.

Pemasangan wifi gratis di setiap Huntara itu, merupakan rencananya untuk dapat diwujudkan kedepannya.

Ia mengatakan, untuk pemasangan wifi gratis itu, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia.

“Di perbankan, ada yang namanya dan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Nah, itu yang rencana akan digunakan untuk pemasangan wifi gratis,” ujarnya.

Diketahui, CSR itu adalah suatu konsep perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanjung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan. Seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulteng, M. Majid Ikram mengaku sangat mendukung rencana pemasangan wifi gratis di Huntara Kota Palu.

Hanya saja, yang menjadi kendala, yakni belum tersedianya kabel optiknya di lokasi Huntara.

“Rencana pemasangan wifi gratis itu, dapat menggandeng Telkom untuk bersinergi nantinya,” tuturnya.

Sementara itu, upaya percepatan pembangunan Huntap bagi korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu Provinsi masih terus berlangsung.

Pengerjaan Huntap Palu yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dibangun di atas lahan seluas 14 hektare lebih itu diproyeksikan sebanyak 230 unit hunian.

Hunian yang dibangun berukuran tipe 36 dengan besaran anggaran Rp 50 juta per unit. Bersumber dari pinjaman Bank Dunia untuk kegiatan penanggulangan bencana alam.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan drainase termasuk infrastruktur jalan untuk aksesibilitas masyarakat.

Saat ini, ada juga program relokasi mandiri dalam artian hunian yang dibangun di atas lahan pribadi warga. Sebagai bagian dari percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu Provinsi Sulteng.

Laporan: ical

...

Artikel Terkait

wave

Pasokan Solar Langka, Petani di Parimo Menjerit

Akibat kelangkaan pasokan solar, petani di Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng menjerit kesusahan mengelola pertanian.

Pilkada Serentak, Polda Sulteng Gelar Operasi Mantap Praja 2020

Provinsi Sulteng saat ini akan menggelar Pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak 2020, untuk mengamankannya Polda gelar Operasi Mantap Praja.

Minyak Kelapa Kampung Premium, Industri Parimo ‘Go Nusantara’

Produk industri minyak kelapa kampoenk premium berbasis rumah tangga di Kabupaten Parimo Sulteng, ekspansi ‘Go Nusantara’.

Anak Usia 13 Tahun Tikam Satu Warga Ampibabo Parimo

Karena dalam pengaruh minuman keras beralkohol, anak usia 13 tahun tikam satu warga di Ampibabo Kabupaten Parimo Sulteng.

Banjir Desa Biga Parimo, Akses Jalan Trans Sulawesi Lumpuh

Akibat banjir disertai lumpur dan batu berukuran besar di Desa Biga Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng, akses jalan trans sulawesi lumpuh.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;