Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pemprov menyebut syarat wajib tes PCR atau polymerase chain reaction masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai berlaku 28 September 2020.
“Kami memperketat mobilisasi pelaku perjalanan yang ingin masuk ke wilayah Provinsi Sulteng,” ungkap Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di Palu, Rabu 23 September 2020.
Ia mengatakan, pelaku perjalanan dari luar daerah wajib memiliki bukti administrasi telah melakukan tes PCR sebelum masuk Provinsi Sulteng.
Hanya yang memiliki tes negatif diperbolehkan masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kebijakan wajib tes PCR tidak berlaku bagi warga lokal yang melakukan perjalanan antar daerah di dalam wilayah Provinsi Sulteng,” tuturnya.
Kebijakan itu kata dia, merupakan langkah untuk mengendalikan penyebaran pandemi virus corona. Diketahui, salah satu penyebabnya adalah warga dari perjalanan luar daerah membawa virus.
Ia menegaskan, kebijakan itu mesti dijalankan. Tujuannya, untuk menekan bertambahnya kasus positif virus corona yang sedang mengalami tren peningkatan sejak beberapa minggu terakhir ini.
Diketahui, berdasarkan rilis data Satgas covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah, sebaran pandemi dalam lima hari terakhir. Terdapat tambahan 52 kasus baru positif virus corona di Sulteng, atau sama dengan 21 persen dari total kasus yaitu sebanyak 234 kasus.
Baca juga: Paslon Hidayat-Bartho Urut Satu, Cudi-Ma’mun Urut Dua di Pilgub Sulteng
“Tambahan kasus itu menjadi peningkatan terbanyak dalam kurun waktu tak lebih dari satu minggu. Selama Sulteng melaporkan kasus pertama di akhir Maret 2020,” jelasnya.
Peningkatan signifikan kata dia, terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Morowali.
Saat ini, Pemprov Sulteng sedang melakukan sosialisasi agar penerapannya nanti bisa berjalan maksimal.
Ia menjelaskan, data dari Tim Satgas Penanganan covid-19 terkait kasus positif virus corona terbanyak adalah pelaku perjalanan.
“Data itu diperkuat dengan hasil penelitian epidemologi,” tegasnya.
Akhirnya, selain kebijakan wajib tes PCR Pemprov juga mengambil langkah berupa penundaan penugasan pejabat dan ASN, untuk melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami juga lakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan. Sesuai Inpres Nomor 6 tahun 2020, Pergub Nomor 32 tahun 2020 dan Perbup serta Perwali,” terangnya.
Atas data dan penelitian epidemiologi, Pemprov Sulteng membuka peluang maupun opsi bagi daerah yang memiliki kenaikan kasus dalam jumlah yang signifikan, untuk mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun karantina wilayah.
Sedangkan sekolah tatap muka yang semula telah direncanakan untuk dilakukan di beberapa wilayah meski zona kuning, kembali harus ditunda.
“Namun, zona hijau dapat dilaksanakan sepanjang kepala daerahnya dapat memberikan surat pernyataan dapat dilaksanakan belajar tatap muka itu,” tuturnya.
Baca juga: Oknum Pendamping PKH Parigi Moutong Jadi Tersangka
Laporan: Muhammad Rafii
