233.167 KPM di Sulawesi Tengah Sudah Terima BLT BBM

<p>Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – 233.167 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sulawesi Tengah, telah terima bantuan langsung tunai kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan sosial tunai tahap pertama dari jumlah kuota di provinsi itu 241.483 keluarga sasaran.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Siti Hasbiah saat dihubungi di Palu, Jumat 30 September 2022.

“233.167 keluarga penerima manfaat telah terima BLT BBM, masih ada 8.450 penerima manfaat yang penyalurannya akan terus digenjot,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima dari pihaknya, penyelesaian penerimaan bantuan bagi warga prasejahtera di provinsi tersebut sudah berada di angka 96 persen, yang realisasi secara nasional telah dibayarkan sekitar 97 persen, atau 20.116.834 keluarga sasaran, hingga 29 September 2022.

Oleh karena itu, ia meminta dinas sosial kabupaten/kota untuk terus memberikan bantuan kepada penerima manfaat karena hasil penyalurannya dievaluasi sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial.

“Tentunya sebagai instansi terkait, kami berharap dukungan ini tepat sasaran. PT Pos Indonesia sebagai distributor tentunya bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan,” ucap Hasbiah.

Dijelaskannya, dari 13 kabupaten/kota di sekitar tujuh wilayah dengan realisasi di atas 96 persen, yaitu Kabupaten Kepulauan Banggai, 99 persen atau 11.846 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 12.002 keluarga sasaran.

Baca: Dana Rp 18,2 Miliar Disiapkan Perbaiki Jalan Rusak di Enrekang

Hasbiah mengatakan, Kabupaten dengan realisasi terendah, Tojo Una-una, membayar 87 persen atau 14.682 KPM dari total kuota 16.788 keluarga sasaran.

Ia menambahkan tiga wilayah yaitu Palu, Sigi, dan Banggai Laut masing-masing dengan keberhasilan 96 persen, serta Morowali dan Morowali Utara dengan 94 persen.

“Sekitar 631 keluarga sasaran saat ini gagal bayar, faktor yang menjadi akibat salah satunya KPM pindah daerah atau telah meninggal dunia. KPM yang tidak berada di lokasi saat ini sedang diupayakan mekanisme penyalurannya. Kami berharap agar penyalurannya bisa segera selesai,” pungkas Hasbiah. (*/Ikh)

Baca: Eks Napi Pembunuhan WNA Myanmar Dideportasi dari Makassar

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Eks Napi Pembunuhan WNA Myanmar Dideportasi dari Makassar

Eks napi pembunuhan, Warga Negara Asing (WNA) Myanmar Maung Latt 40 tahun, dideportasi dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Dana Rp 18,2 Miliar Disiapkan Perbaiki Jalan Rusak di Enrekang

melalui Dinas PUTR untuk perbaiki jalan yang rusak berat di ruas Palateang - Malaga – Kabere dengan Pagu, Kabupaten Enrekang.

Suporter PSM Makassar Tewas, Dikejar OTK Pakai Busur

Suporter PSM Makassar, Wahyudi 18 tahun tewas, korban dilaporkan kecelakaan karena dikejar orang tak dikenal (OTK)

Kasus Suap Penerimaan Bintara, Briptu Bagas Ray Dipecat

Kasus suap penerimaan bintara, Anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, Brigadir Polisi Satu (Briptu) Bagas Ray dipecat

Tujuh Rumah di Jeneponto Dibongkar Petugas Nyaris Ricuh

Tujuh unit rumah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dibongkar petugas di Lingkungan Bungunglompoa, Kelurahan Bonto Tangnga

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;