DPUPRP Parigi Moutong Batalkan Program Rehab Irigasi Rp4,5 Miliar

<p>Illustrasi Dinas PU</p>
Illustrasi Dinas PU

Parigi moutong, gemasulawesi.com DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Bidang Sumber Daya Air atau SDA kemungkinan batalkan program rehab irigasi senilai Rp4,5 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Parigi Moutong batalkan program rehab irigasi itu, karena adanya surat edaran dari Menteri Keuangan untuk melakukan pergeseran anggaran bagi upaya pencegahan penyebaran virus corona,” ujar Alfianto selaku Kepala Bidang SDA DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong via telepon selulernya, Selasa 30 Maret 2020.

Ia mengatakan, dalam surat edaran Menteri Keuangan memperbolehkan untuk melanjutkan pelaksanaan program berbandrol DAK. Jika putusan lelang atau dilakukan penetapan pemenang tender sebelum 27 Maret 2020.

Sedangkan, pekerjaan rehab irigasi berbandrol DAK senilai Rp4,5 Miliar khusus daerah irigasi Ogotomubu, Tilung, dan Ampibabo belum memasuki tahapan penetapan pemenang tender.

Dengan begitu, program rehab irigasi yang baru memasuki tahapan lelang di Bagian Layanan Pelelangan atau BLP dipastikan batal.

Begitu pula dengan program rehab daerah irigasi Malanggo yang bersumber dari DAK senilai Rp160 Juta melalui pengadaan langsung akan dibatalkan.

Mengingat, pergeseran anggaran yang diperuntukan bagi upaya pencegahan penyebaran virus corona lebih penting.

Baca juga: Bupati Toli-toli, M Saleh Bantilan Minta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola Tutup Total Perbatasan

“Semua anggaran yang bersumber dari DAK digeser. Hanya DAK khusus pendidikan dan kesehatan saja yang tidak digeser. Penanganan virus corona lebih penting ketimbang program kami, yang dapat dilaksanakan jika kondisi telah membaik,” katanya.

Ia menambahkan, selain mengelola DAK, Bidang SDA juga memiliki anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total kurang lebih Rp2,5 Miliar.

Anggaran itu merupakan dana Pokir atau aspirasi dari DPRD Parigi Moutong yang diperuntukan bagi program sungai.

Saat ini kata dia, bidang yang dipimpinnya masih melakukan penyusunan pelaksanaan program yang menggunakan anggaran kurang lebih Rp2,5 Miliar itu hingga April.

Ditanya terkait pergeseran anggaran bagi penanganan virus corona akan diberlakukan pula bagi Rp2,5 Miliar itu, Alfianto mengaku belum dapat memastikannya.

“Tinggal menunggu saja. Apakah anggaran itu bergeser atau tidak,” tutupnya.

Baca juga: Update virus corona Sulawesi Tengah 31 Maret 2020, Ketambahan 11 ODP

Laporan: Roy L

...

Artikel Terkait

wave

Sulawesi Tengah Telah Pesan Alat Tes Virus Corona

Salah satu langkah serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memerangi virus corona adalah penyediaan alat tes. Berita, Poso Palu Parigi Moutong Banggai

Bupati Toli-toli, M Saleh Bantilan Minta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola Tutup Total Perbatasan

Peduli keselamatan warganya Bupati Toli-toli, M Saleh Bantilan meminta Gubernur Sulawesi Tengah menutup total seluruh perbatasan.

Update virus corona Sulawesi Tengah 31 Maret 2020, Ketambahan 11 ODP

Update virus corona Sulawesi Tengah 31 Maret 2020, ketambahan 11 orang ODP dan PDP ketambahan satu orang asal Kabupaten Buol. Sulteng Palu

WHO Sebut Penyebaran Virus Corona Tidak Melalui Udara

Organisasi World Health Organization (WHO) melalui akun Instagram resminya sebut penyebaran virus corona tidak lewat udara. Palu Sulawesi Tengah

Data Website Pemerintah Covid19.go.id, Positif Corona Terkonfirmasi Tiga Kasus di Sulawesi Tengah

Data website pemerintah covid19.go.id, positif virus corona terkonfirmasi tiga kasus di Sulawesi Tengah. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;