IMB Hambat Pembangunan Asrama Mahasiswa Parigi Moutong di Kota Palu

<p>Foto: Pembangunan Asrama Mahasiswa Parimo di Kota Palu.</p>
Foto: Pembangunan Asrama Mahasiswa Parimo di Kota Palu.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyebut mangkraknya pembangunan asrama mahasiswa Parigi Moutong di Kota Palu, karena terkendala Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“IMB sebagai syarat membangun belum keluar sampai saat ini,” ungkap Kepala Dinas PUPRP Parigi Moutong, Abdul Azis Tombolotutu saat RDP yang digelar di Komisi III DPRD, Kamis 10 Juni 2021.

Berdasarkan laporan yang diterima, progress pembangunan asrama mahasiswa Parigi Moutong di Pantai Timur telah mencapai 15 persen. Hanya saja, pihak Tata Ruang Kota Palu meminta proses pembangunan dihentikan sementara.

Sebab, ternyata IMB yang menjadi kewajiban pembangunan asrama mahasiswa, belum dimiliki hingga kini. Sehingga, Tata Ruang Kota Palu meminta pihaknya untuk melakukan proses pengurusan, agar proses pembangunan dapat dilanjutkan kembali.

Baca juga: Asrama Haji Kota Palu Jadi Tempat Rawat OTG dan ODP Corona

IMB Hambat Pembangunan Asrama Mahasiswa Parigi Moutong di Kota Palu
Foto: Kadis PUPRP Parimo, Azis Tombolotutu.

Sebenarnya, saat pelaksana tugas sementara masih dijabat pejabat sebelumnya, proses pengurusan IMB pembangunan asrama mahasiswa telah dilakukan. Namun, belakangan pengurusan itu tidak berlanjut, karena rotasi jabatan yang terjadi dilingkup Dinas PUPRP Parigi Moutong.

Baca juga: Tata Ruang Kota Palu Pondasi Kebijakan Tata Pemerintahan

“Saat plt. Kadis dijabat Pak Rivai, yang saat itu juga menjabat sebagai Sekdis, dia sempat mengurus IMB itu. Tetapi, tidak berlanjut, karena Pak Rivai pindah jabatan ke BPBD,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak Tata Ruang Kota Palu, berkaitan dengan percepatan pengurusan IMB.

Baca juga: Kemenag Sulteng Gelar Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengurus Masjid

Dalam waktu dekat, telah mengagendakan untuk datang ke Kota Palu, karena dalam pengurusan IMB pembangunan asrama mahasiswa itu, pihaknya akan mengikuti sidang yang telah dijadwalkan.

“Saya rencana ke Palu besok, untuk mengurus IMB itu. Karena disana kita harus disidang. Kami percepat pengurusan IMB ini, agar pembangunan dapat dilanjutkan lagi,” tutupnya.

Baca juga: Dinas PUPRP Parigi Moutong Siapkan Program Pemutihan IMB

Baca juga: Samsurizal: Pembukaan Lahan Baru Harus Sesuai Aturan

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

DPRD: Dishub Mesti Tingkatkan Sektor Penghasil PAD

DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut Dishub mesti meningkatkan target sektor penghasil PAD atau Pendapatan Asli Daerah.

Wakil Rakyat Pertanyakan Usulan KTR di Parigi Moutong

DPRD pertanyakan 10 usulan Kawasan Tambang Rakyat atau KTR tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Alat Uji KIR di Parigi Moutong Belum Terkalibrasi

Alat uji kendaraan atau KIR di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, belum terkalibrasi, Pembuatan uji KIR terhambat.

Ribuan Jamaah Calon Haji Sulawesi Tengah Batal Berangkat

Sebanyak 1955 jamaah calon haji di Provinsi Sulawesi Tengah batal berangkat dan harus menunggu hingga tahun 2022 dan menjadi prioritas.

DKP dan Untad Gali Potensi Sidat di Parigi Moutong

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, gandeng Universitas Tadulako (Untad) gali potensi Sidat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;