Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah, menyebut baru empat daerah terapkan P4GN di Sulawesi Tengah.
“Saya menyayangkan masih banyak daerah belum terapkan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dari 13 kabupaten dan satu kota,” ungkap Kepala BNNP Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Monang Situmorang di Kota Palu, Rabu 30 Juni 2021.
Menurutnya, kondisi beberapa daerah belum terapkan P4GN di Sulawesi Tengah, menunjukkan ketidakpedulian Pemda bersinergi memerangi narkoba.
Saat ini kata dia, baru Donggala, Tolitoli, Poso dan Ampana menerapkan P4GN di Sulawesi Tengah, menjadi Perda.
“Kepedulian terhadap masalah ini masih sangat kurang,” sebutnya.
Ia mnegatakan, ada satu kepala daerah tidak mengetahui program P4GN di Sulawesi Tengah.
Padahal menurutnya, instansi pemerintah punya peran penting dalam upaya P4GN di Sulawesi Tengah.
“Itu penting karena peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Tengah sudah tergolong cukup parah,” tuturnya.
Ia menyebut, Sulawesi Tengah berada di peringkat ke-17 sebagai daerah pengguna narkoba terbanyak secara nasional menurut data tahun 2017.
Saat ini, peringkat Sulawesi Tengah naik signifikan ke posisi keempat dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 52341 jiwa pada 2019.
Baca juga: Januari-Mei 2021, Terungkap 28 Kasus Narkoba di Parimo
Diketahui, program P4GN perlu dilakukan dengan berfokus pada kegiatan pencegahan sebagai upaya menjadikan para tenaga kerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Terkait P4GN, pada tahun 2022 BNN fokus pada sejumlah program besar, di antaranya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
Program itu dengan peningkatan kepasitas dan kualitas P4GN melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi penyidik BNN.
Penguatan kapasitas pengawasan di jalur penyeludupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas kementerian/lembaga.
Selanjutnya, peningkatan pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Program itu untuk penguatan ketahanan komunal masyarakat melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar) dimulai dari wilayah desa diintegrasikan dengan pemulihan kawasan rawan narkoba lintas program.
Peningkatan layanan rehabilitasi penyalahguna/pecandu narkotika melalui penguatan kapasitas dan aksebilitas fasilitas layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan milik masyarakat.
Baca juga: Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba
Laporan: Rafiq
