Berita parigi moutong, gemasulawesi– Sekitar 2900 hektar kawasan hutan dibebaskan untuk pengembangan program TORA Parigi Moutong, Sulawesi Tengah atau Tanah Objek Reforma Agraria.
“Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan,” ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi Moutong, Basuki Raharjo usai rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria, Rabu 30 Juni 2021.
Luasan kawasan hutan dilepaskan untuk program TORA Parigi Moutong itu meliputi beberapa wilayah.
Program TORA Parigi Moutong merupakan amanat peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018. Intinya untuk menyelesaikan permasalah pertanahan.
“Niatnya menyelesaikan masalah pertanahan, sehingga dilaksanakan rapat koordinasi gugur tugas reforma agraria, agar mencari solusi bersama,” sebutnya.
Terkait reforma agraria untuk pengembangan program TORA Parigi Moutong itu, salah satu objeknya adalah proses sertifikasi sebagai tujuan utama untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan petani.
“Pada rapat siang hari ini kan, terkait ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan soal batas wilayah dan wilayah rawan disampaikan pihak Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong,” tuturnya.
Baca juga: Kemenag Jadwalkan Sidang Isbat Tentukan Hari Raya Idul Adha 1442 H
Diharapkan dengan rapat koordinasi itu, permasalahan tentang batas wilayah dan keamanan dapat terselesaikan, dengan lahirnya sebuah solusi.
Selanjutnya rekomendasi hasil pertemuan itu, akan disampaikan kepada masyarakat. Sejauh ini untuk wilayah Parigi Moutong, belum pernah terjadi konflik sengketa pertanahan.
“Mudah-mudahan tidak terjadi konflik sengeketa pertanahan,” tuturnya.
Sementara itu, Pemda mengajak warga mensukseskan Reforma Agraria untuk pengembangan program TORA Parigi Moutong, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” ungkap Sekretaris daerah (Sekda) Parigi Moutong Zulfinasran, SSTP., M.AP, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) gugus tugas Reforma Agraria, di salah satu hotel di Parigi, Rabu 30 Juni 2021.
Ia mengatakan, Reforma Agraria merupakan upaya untuk menambah kembali sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar UUD 1945, Undang undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria dan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2018.
Ia menambahkan, reforma agraria dalam upaya penyelesaian permasalahan seperti pembebasan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat.
Baca juga: Lanal Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster di Perairan Kepri
Laporan: Novita Ramadhani
