Siap-siap! Satpol PP Jakarta Timur Ancam Denda Warga Hingga Rp50 Juta Jika Ditemukan Jentik Nyamuk DBD di Rumah, Begini Aturannya

Warga Jakarta Timur siap-siap kena denda dari Satpol PP jika ditemukan jentik nyamuk DBD di rumahnya.
Warga Jakarta Timur siap-siap kena denda dari Satpol PP jika ditemukan jentik nyamuk DBD di rumahnya. Source: Foto/ilustrasi/Pixabay

Jakarta, gemasulawesi – Aturan baru dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur belakangan ini cukup menjadi sorotan.

Pasalnya, Satpol PP Jakarta Timur menerapkan kebijakan denda maksimal hingga Rp 50 juta bagi warga yang di rumahnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti. 

Kebijakan Satpol PP ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian, menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi denda ini berlaku untuk berbagai lingkungan, mulai dari rumah-rumah warga, tempat usaha, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, hingga rumah sakit. 

Baca Juga:
Beda Suara dengan Para Menteri Jokowi, Menparekraf Sandiaga Uno Justru Menolak Tapera bagi Pekerja, Begini Alasannya

Tujuan utamanya adalah mengendalikan penyebaran penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti.

Namun, sebelum memberikan sanksi denda, pihak Satpol PP akan memberikan surat peringatan kepada warga yang kediamannya ditemukan mengandung jentik nyamuk.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dan edukatif untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari penyebaran penyakit.

Menurut Budhy, pemberian surat peringatan sudah dimulai pada Jumat, 31 Mei 2024 lalu.

Baca Juga:
Viral Aksi Pemerasan 2 Juru Parkir Liar ke Karyawan Toko Fried Chicken di Palmerah Jakarta Barat, Begini Motif Operandi Pelaku

Hingga saat ini, sudah ada 24 warga yang mendapatkan surat peringatan (SP1) karena rumahnya ditemukan mengandung jentik nyamuk saat pelaksanaan Program Senyap Nyamuk (PSN). 

Wilayah-wilayah dengan jumlah terbanyak warga yang mendapat surat peringatan adalah Kecamatan Ciracas, Jatinegara, dan Matraman.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian serius, terutama dalam upaya pencegahan penyakit DBD yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta Timur. 

Data hingga 5 Mei 2024 mencatat bahwa total jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 91.269 orang dengan 641 kasus kematian. 

Baca Juga:
Terdakwa Syahrul Yasin Limpo Minta Penyelidikan Seluruh Kasus yang Menjeratnya Segera Dituntaskan, Singgung Soal Badannya yang Semakin Kurus

Oleh karena itu, penerapan aturan denda ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit DBD.

Sayangnya, kebijakan ini cukup menuai pro kontra di masyarakat.

“Aturan dari mana itu, seharusnya yang ada fogging gratis yang diadakan oleh pemerintah setempat untuk menghindari nyamuk. Anda pikir nyamuk yang diatasi adalah milik masyarakat yang dipelihara sendiri?” tulis akun @wel***.

Sebagian lainnya memberikan sindiran terhadap angka dana yang digunakan untuk kegiatan fogging, dengan menyebutkan bahwa jumlahnya terlalu besar dibandingkan dengan kesulitan mencari uang sehari-hari.

"Baru 50 juta. Lucu banget, mencari uang sehari saja sudah sulit sekali, ini malah 50 juta Hahaha," tulis akun @feb**. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Bikin Heboh! Oknum Satpol PP di Pandeglang Banten Ngamuk Gegara Anaknya Tak Lolos PPS, Anggota PPK Ini Mengaku Diancam dan Diintimidasi

anggota Satpol PP di Pandeglang, Banten, membuat keributan setelah mengetahui anaknya tidak lolos seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Langgar Peraturan Reklame, Mie Gacoan Cabang Mojokerto Disegel oleh Satpol PP, Ganesh: Akan Kami Tutup Jika Tak Ada Izin Amdalalin

Petugas Satpol PP melakukan penyegelan terhadap papan reklame Mie Gacoan di  Jalan PB Sudirman Mojokerto karena melanggar peraturan reklame.

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Mendagri Minta Satpol PP dan Satlinmas Jaga Integritas dalam Bekerja

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta agar para anggota Satpol PP dan Satlinmas menjaga integritasnya dalam bekerja.

Satpol PP Parigi Moutong Akan Turut Memastikan Keamanan dan Kesuksesan Pemilu 2024

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Parigi moutong akan memastikan kesuksesan serta keamanan pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Satpol PP Parigi Moutong Gelar Simulasi Hari Ini

Satpol PP Parigi Moutong bersama dengan Sat Brimob Sulawesi Tengah menggelar simulasi untuk persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;