Medan, gemasulawesi - Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis ikut buka suara terkait viralnya kasus seorang siswi bernisial MS dari SMA Negeri 8 Medan yang tak naik kelas.
Abdul Haris Lubis menyatakan bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba, sangat mungkin dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai.
"Kemungkinan bisa dicopot, nanti kita lihat situasinya bagaimana," ujar Abdul Haris Lubis.
Usai kabar tersebut viral, tim dari Disdik Sumut pun bergerak cepat dan langsung melakukan penelusuran serta meminta klarifikasi dari Rosmaida.
Haris sangat menyayangkan kejadian ini dan menyebut bahwa timnya menemukan adanya kelalaian dari pihak sekolah.
“Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Kami sudah memeriksa sekolah, termasuk kepala sekolah. Kami menemukan adanya kelalaian,” ujarnya.
Disdik Sumut juga telah menginstruksikan Rosmaida untuk mengevaluasi keputusan mengenai siswi XI IPA tersebut yang tidak naik kelas.
“Kami sudah menyurati kepala sekolah untuk mengevaluasi keputusannya,” tambah Haris.
Menurut Haris, dasar kebijakan sekolah tersebut adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan.
Namun, dia menilai bahwa pihak sekolah kurang melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut.
“Sosialisasi dari pihak sekolah sangat minim. Ini adalah salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan Kepala SMAN 8 Medan,” ungkap Haris.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa kriteria kenaikan kelas seharusnya disosialisasikan sejak awal tahun ajaran agar diketahui oleh guru, orang tua, komite, dan siswa.
“Ketidakhadiran 34 hari itu seharusnya sudah ditetapkan di awal tahun ajaran. Sosialisasinya tidak ada, sangat minim. Ini sudah merupakan kelalaian. Jadi perlu dievaluasi keputusannya,” sambungnya.
Selain itu, Haris juga mendukung pihak Polda Sumut untuk menyelidiki dugaan pungli di SMAN 8 Medan.
"Kami berharap keputusannya dievaluasi dan membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pungli tersebut,” tutupnya.
Lebih lanjut Haris mengungkapkan bahwa Disdik Sumut berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.
"Kami akan terus memantau dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan pendidikan berjalan dengan baik dan adil bagi semua siswa," pungkas Haris.
Selain kasus MS, Disdik Sumut juga tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan lainnya di sekolah tersebut untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua sekolah di Sumut menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Haris.
Dengan perkembangan ini, banyak pihak berharap agar evaluasi dan penyelidikan berjalan transparan dan objektif demi kepentingan pendidikan dan keadilan bagi siswa.
Kabar ini juga memicu berbagai reaksi dari netizen yang berharap agar sistem pendidikan di Sumut bisa lebih transparan dan bebas dari pungli.
Banyak yang memberikan dukungan kepada MS dan keluarganya, serta berharap agar masalah ini bisa menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah lainnya untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, pihak sekolah lainnya juga diingatkan untuk lebih teliti dan adil dalam mengambil keputusan terkait kenaikan kelas dan berbagai kebijakan lainnya yang berdampak langsung pada siswa. (*/Shofia)
