Palu, gemasulawesi – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M Universitas Islam Negeri atau UIN Datokarama Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengasah keterampilan kaum perempuan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, untuk membuat produk bernilai ekonomi.
Ketua LP2M UIN Datokarama Palu, Sahran Raden, dalam keterangannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, menyampaikan pemberdayaan perempuan harus lebih dioptimalkan, khususnya di wilayah pedesaan.
Oleh karena itu, LP2M bersama dengan Pusat Study Gender dan Anak melakukan kerja sama dengan Dharma Wanita UIN Datokarama Palu melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan untuk perempuan di Desa Kalawara, Kecamatan Gumbasa, Sigi.
“Perempuan memainkan peran sentral dalam menjaga kestabilan dan juga menjaga perkembangan ekonomi di desa,” katanya.
Dia menambahkan perempuan sebagai pilar utama dan oleh karena itu, perempuan mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
Dikutip dari Antara, dia menyampaikan jika perempuan sebagai salah satu penompang ekonomi rumah tangga di desa, maka penting untuk kaum perempuan diberikan penguatan terhadap konsep life skill atau keterampilan dan juga kecakapan hidup.
Disebutkan jika penguatan keterampilan perempuan desa membuat produk bernilai ekonomis tidak hanya sekedar untuk menopang kebutuhan terhadap pemenujan konsumtif rumah tangga, melainkan juga sebagai satu pendekatan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
Dia memaparkan jika salah satu masalah kekerasan dalam rumah tangga dan juga perceraian dipicu oleh faktor ekonomi.
“Salah satu pilar penting untuk memudahkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, yakni dengan menerapkan ekonomi inklusi secara konstitusional,” jelasnya.
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan juga setara terhadap sumber daya ekonomi dalam hal meningkatkan keterampilan dan juga kecakapan hidup.
Sahran Raden menyampaikan pihaknya berupaya untuk menjembatani mencapai akses tersebut melalui konsep pemberdayaan ekonomi inklusi.
“Termasuk dengan pola akademik untuk merancang peraturan desa yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi perempuan di desa,” pungkasnya. (Antara)
