Kepala BPBJ Parigi Moutong Ungkap Ada Permintaan Sejumlah Oknum Kontraktor dan PPK Dinas Merasa Diarahkan Untuk Menangkan Perusahaan Tertentu

Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Parigi moutong
Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Parigi moutong Source: (Foto/gemasulawesi/Abdul Main)

Parigi moutong, gemasulawesi – Kepala BPBJ Parigi Moutong, Moh Afliyanto Hamzah ST MT mengungkapkan dalam perjalanan proses tender sempat terjadi beberapa oknum kontraktor dan PPK pada sejumlah dinas yang merasa diarahkan meminta agar memenangkan perusahaan tertentu pada suatu tender.

Namun kata dia, permintaan itu tidak bisa untuk dilakukan karena secara prosedur menyalahi aturan yang berlaku.

“Apalagi menambah dokumen saat proses lelang terjadi, dulu dengan system manual masih dimungkinkan. Dengan system saat ini hal seperti itu sudah tidak bisa dilakukan,” tuturnya.

Baca Juga:
Bantah Tudingan Ada Pemenang Tender Hanya Dibuangan 2 Hingga 3 Persen, Afliyanto Sebut Hampir Semua Tender Pemenangnya Buang 10 Persen Lebih dari Pagu Anggaran

Lanjut dia, hingga saat ini belum pernah pihaknya sebagai Pokja menjalankan perintah yang tidak sesuai dengan prosedur.

Bahkan kata dia, ada juga sejumlah kontraktor yang datang mengatasnamakan telah diarahkan untuk memenangkan paket pekerjaan tertentu tapi tidak dilayani.

“Mungkin lebih banyak yang mengaku diarahkan kalah dalam tender, kami juga tidak pernah menerima arahan yang aneh-aneh dari pimpinan,” ungkapnya.

Walaupun mengaku diarahkan kata dia, harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku, tidak boleh melanggar aturan.

Baca Juga:
Proyek Tender Hingga Pengadaan Langsung Disebut Dikuasai Kontraktor Luar, Akibatkan Puluhan Perusahaan Lokal Parigi Moutong Gulung Tikar

“Mohon maaf, kita sekarang mengecek harga bagus, dokumen bagus, kita ok saja,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tidak pernah melakukan pertemuan secara khusus dengan pihak tertentu yang mengikuti tender.

Kecuali jika masuk pada tahapan pembuktian baru pihak Pokja bisa bertemu dengan pihak yang mengikuti tender.

“Kalau toh ada yang seperti itu kami hanya menyampaikan silahkan untuk berkompetisi dengan adil,” pungkasnya. (fan/main)

...

Artikel Terkait

wave
Tangisnya Pecah! Ibu Pegi Setiawan Lega Mendengar Putusan Hakim yang Membatalkan Status Tersangka Sang Anak, Akui Akan Segera Melakukan Ini

Tangis haru keluarga pecah setelah status tersangka Pegi Setiawan dibatalkan oleh hakim dalam sidang praperadilan di PN Bandung.

Hakim PN Bandung Putuskan Penetapan Pegi Setiawan sebagai Tersangka dalam Kasus Pembunuhan Vina Tidak Sah, Begini Tanggapan Polda Jabar

Begini tanggapan Polda Jawa Barat terkait keputusan hakim PN Bandung yang menyebut penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

Aksi Seorang Polwan yang Rela Hujan-hujanan hingga Basah Kuyup Saat Mengurai Kemacetan di Simpang Bekasi Timur Viral, Ini Sosoknya

Viral sosok Polwan di Polres Metro Bekasi Kota, tetap bertugas di tengah cuaca buruk di Simpang Tol Bekasi Timur.

Anggota DPRD Lampung Tengah yang Tak Sengaja Tembak Warga hingga Tewas Resmi Jadi Tersangka, Terancam Hukuman hingga 20 Tahun Penjara

Polres Lampung Tengah menetapkan anggota DPRD Lampung Tengah sebagai tersangka tewasnya seorang warga akibat tembakan senjata.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;