Jakarta, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan digitalisasi administrasi perpajakan untuk mendukung daya saing Jakarta menjadi kota global setelah perpindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas, mengatakan pada hari ini, 3 Agustus 2024, bahwa pengembangan administrasi perpajakan daerah melalui digitalisasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mochamad Abbas menyampaikan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam pengelolaan pajak.
Dia menyebutkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Dia menuturkan kesinambungan fiskal sebuah kota sangat mendukung pembiayaan kebutuhan pembangunan.
“Jakarta sedang berupaya menjadi kota global yang kompetitif setelah perpindahan IKN ke Kalimantan Timur,” katanya.
Dikutip dari Antara, berdasarkan GCI atau Global Cities Index, Jakarta menempati peringkat ke-74 dari 156 kota.
Indeks itu menilai sebuah kota lewat 5 aspek, yakni sumber daya manusia, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan dan juga pemerintahan.
Menurut GPCI atau Global Power City Index, Jakarta ada di posisi ke-45 dari 48 kota, jauh berada di bawah London, New York, Tokyo dan Paris, serta Singapura yang menempati peringkat 5 teratas.
Dia menyatakan meskipun Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dibutuhkan perbaikan di berbagai aspek dengan tujuan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi.
“Termasuk administrasi perpajakan daerah,” ujarnya.
Guna mengakselerasi daya saing Jakarta dalam kancah global, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan perumusan kebijakan keuangan berkait digitalisasi administrasi perpajakan daerah sebagai langkah awal dalam pengumpulan bahan perumusan kebijakan.
Menggandeng DDTC Fiscal Research&Advisory, kegiatan perumusan kebijakan tersebut menghimpun ‘best practice’ digitalisasi perpajakan pada kota global untuk kemudian dibandingkan dengan digitalisasi perpajakan daerah yang diimplementasikan di Pemprov DKI Jakarta. (Antara)
