Heboh Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS di Kecamatan Tempurejo, Tim Pidsus Kejari Jember Turun Tangan, Periksa 9 Kepala Sekolah Ini

Tim Pidsus Kejari Jember periksa 9 kepala sekolah terkait dugaan korupsi dana BOS.
Tim Pidsus Kejari Jember periksa 9 kepala sekolah terkait dugaan korupsi dana BOS. Source: Foto/dapo.kemdikbud.go.id

Jember, gemasulawesi - Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, telah mencuri perhatian publik setelah laporan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut viral.

Kronologi kasus ini berawal dari laporan komite sekolah dan wali murid yang mengungkap indikasi adanya kegiatan fiktif di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Tempurejo. 

Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa kegiatan yang dilaporkan sebagai bagian dari penggunaan dana BOS tidak pernah dilaksanakan. 

Temuan ini diserahkan kepada inspektorat dan aparat penegak hukum sekitar tujuh bulan lalu, memicu perhatian atas potensi penyimpangan dana yang signifikan.

Baca Juga:
Modus Isi Pulsa dan Token Listrik, Pemilik Konter di Jakarta Barat Jadi Korban Kloning WhatsApp Hingga Rugi Rp8 Juta, Begini Kronologinya

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jember memulai penyelidikan.

Tim ini memfokuskan penyelidikan awal pada pemeriksaan kepala sekolah dari sepuluh lembaga pendidikan SD Negeri di Kecamatan Tempurejo. 

Sebanyak sembilan kepala sekolah telah dipanggil dan diperiksa untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana BOS yang diduga bermasalah.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember, Dinar Hadi Hartanto Woleka, SH, MH, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan. 

Baca Juga:
Terafiliasi dengan ISIS, Densus 88 Pastikan Penangkapan Terduga Teroris di Malang Tak Ada Kaitannya dengan Rencana Kunjungan Paus Fransiskus

"Kami sedang dalam tahap awal penyelidikan, di mana kami mengumpulkan data dan keterangan dari kepala sekolah," ungkap Dinar, dikutip pada Sabut, 3 Agustus 2024.

Lebih lanjut ia mengungkap bahwa, sembilan kepala Sekolah Dasar (SD) dari total sepuluh lembaga pendidikan di Kecamatan Tempurejo telah diperiksa oleh tim Pidsus. 

Dinar menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan lanjutan setelah pelimpahan kasus dari Bidang Intelejen. 

“Kami melakukan pemeriksaan terhadap 10 sekolah, dan yang hadir hanya 9 sekolah,” kata Dinar, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca Juga:
Apes! Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Jakarta Barat Kepergok Warga, Berniat Kabur Berujung Ditangkap Polisi, Begini Kronologinya

Dinar Hadi Hartanto juga menyebutkan bahwa penyelidikan nantinya akan melibatkan sekitar 40 lembaga pendidikan di Kecamatan Tempurejo, berdasarkan indikasi awal mengenai penyimpangan dana BOS. 

Pemeriksaan menyeluruh diharapkan dapat mengungkap secara jelas sejauh mana penyimpangan terjadi dan memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Tim Pidsus Kejari Jember berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparansi dan integritas. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Dalami Kasus Korupsi 109 Ton Emas dengan Pelabelan Merek Palsu PT Antam, Kejagung Periksa 3 Saksi Kunci, Ini Identitas Ketiganya

Kejagung memeriksa tiga saksi kunci dalam kasus korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas PT Antam.

Heboh Penangkapan Anggota DPR RI Ujang Iskandar dalam Kasus Korupsi Dana BUMD Agrotama Mandiri di Kotawaringin Barat, Ini Temuan Kejagung

Kejagung menetapkan anggota DPR RI Ujang Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BUMD Agrotama Mandiri di Kotawaringin Barat.

Bongkar Kasus Korupsi di Lingkungan Pemkot Semarang, KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru dengan 3 Isu Utama, Ini Detailnya

KPK mengungkap dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Tersangka dijerat pasal pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa.

Heboh Dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Terkait Operasional Blok Migas Langgak BUMD Pemprov Riau, Polisi Periksa 18 Saksi

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), BUMD milik Pemprov Riau.

5 dari 7 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi 109 Ton Emas PT Antam Dipasangi Gelang Detektor dan Hanya Ditahan di Tahanan Kota, Ini Alasannya

Ini alasan Kejaksaan Agung gunakan gelang detektor terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola emas seberat 109 ton.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;