Heboh Dugaan Keterlibatan Anak Pejabat dan Ketua Partai dalam Kasus Bullying di SMA Binus Simprug, Begini Faktanya

Korban bullying di SMA Binus Simprug mengaku dianiaya oleh anak pejabat. Polisi memastikan tidak ada keterlibatan pejabat.
Korban bullying di SMA Binus Simprug mengaku dianiaya oleh anak pejabat. Polisi memastikan tidak ada keterlibatan pejabat. Source: Foto/Ilustrasi/Pixabay

Jakarta Selatan, gemasulawesi - Kabar mengenai dugaan keterlibatan anak pejabat dalam kasus bullying di SMA Binus Simprug telah mengguncang masyarakat. 

Korban, RE, seorang siswa berusia 16 tahun, mengungkapkan pengalaman pahitnya di media sosial. 

Ia mengaku bahwa selama ini ia mengalami perundungan, penganiayaan, dan pelecehan oleh sekelompok siswa yang diakuinya sebagai anak-anak pejabat dan ketua partai.

Dalam unggahan di akun X @kegblgunfaedh, RE mengungkapkan, “Mereka mengklaim memiliki kekuasaan dan mengintimidasi saya dengan mengatakan bahwa saya ini orang biasa.” 

Baca Juga:
Usut Tuntas Dugaan Eksploitasi Karyawan dari Perusahaan Animasi di Jakarta Pusat, Polisi Periksa 8 Saksi Ini

Pengakuan ini memicu gelombang dukungan dan keprihatinan dari publik, yang menuntut keadilan bagi RE dan mengecam tindakan perundungan di sekolah.

Menanggapi kasus ini, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi awal. 

“Kami sudah memeriksa identitas para terlapor, dan tidak ada yang berkaitan dengan berita tersebut,” tegas Gogo, dikutip pada Jumat, 20 September 2024.

Penegasan ini bertujuan untuk meredakan spekulasi yang berkembang bahwa anak pejabat dapat bertindak tanpa konsekuensi.

Baca Juga:
Hacker Kembali Berulah! Data Penting Presiden Jokowi dan Menteri Sri Mulyani Ini Bocor

Selain itu pihak kepolisian juga mengaku telah menerima hasil visum yang menunjukkan bahwa RE, selaku korban terbukti mengalami luka lebam dan benjolan akibat penganiayaan. 

Hasil ini memperkuat keseriusan kasus ini, di mana tindakan bullying yang dialami korban tidak hanya bersifat verbal tetapi juga fisik. 

Gogo menambahkan bahwa pihak kepolisian akan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyelidikan ini lebih lanjut.

Sunan Kalijaga, pengacara RE, mengungkapkan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel. 

Baca Juga:
Petugas Medis Disiagakan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat untuk Menjaga Kesehatan Petugas KPPS

Ia menyarankan agar semua klaim dan pernyataan yang muncul ditelusuri dengan cermat. 

“Pernyataan korban harus ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan tidak ada yang terlewat,” ujar Kalijaga.

Isu bullying di SMA Binus Simprug ini juga mengangkat tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjaga lingkungan yang aman bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial mereka. 

Masyarakat kini menunggu langkah lebih lanjut dari pihak berwenang, berharap agar keadilan ditegakkan dan tindakan perundungan di lingkungan pendidikan dapat diminimalisir.

Baca Juga:
UIN Datokarama Palu Segera Membuka Seleksi Penerimaan Beasiswa Program KIP untuk Mahasiswa Baru Tahun 2024

Selain itu, kasus ini menjadi cermin bagi institusi pendidikan dalam menangani masalah perundungan dengan lebih tegas. 

Bullying bukan hanya masalah individual, tetapi juga mencerminkan norma dan budaya yang harus diperbaiki di sekolah. 

Pihak sekolah diharapkan dapat menerapkan program pencegahan dan penanganan bullying yang lebih efektif. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Usut Tuntas Dugaan Eksploitasi Karyawan dari Perusahaan Animasi di Jakarta Pusat, Polisi Periksa 8 Saksi Ini

Viral dugaan kekerasan dan eksploitasi karyawan oleh pemilik perusahaan animasi di Jakarta. Polisi mulai penyelidikan.

Pilkada Damai, Aman, Tertib, dan Sejuk Diharapkan KPU Tomohon Menjadi Ikhtiar Seluruh Warga

KPU Tomohon berharap Pilkada yang aman, damai, sejuk, dan tertib menjadi ikhtiar dari seluruh warga kota Tomohon, Sulut.

Proses Perekrutan 604 PTPS untuk Pilkada 2024 Dipantau Langsung oleh Bawaslu Kabupaten Maros

Bawaslu Kabupaten Maros memantau langsung proses perekrutan 604 calon penyelenggara ad hoc PTPS untuk Pilkada 2024.

Petugas Medis Disiagakan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat untuk Menjaga Kesehatan Petugas KPPS

Untuk menjaga kesehatan petugas KPPS, petugas medis disiagakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk Pilkada 2024.

Akses Transportasi Laut dari Mamuju ke Surabaya dan Sebaliknya sedang Diupayakan Dibuka Pemprov Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang Berupaya untuk Membuka Akses Transportasi Laut dari Mamuju ke Surabaya atau sebaliknya.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;