Nasional, gemasulawesi - Kebocoran data kembali menjadi ancaman serius di Indonesia
Kasus kebocoran data kali ini melibatkan hacker Bjorka yang diduga berhasil mencuri sejumlah data penting dari Direktorat Jenderal Pajak.
Informasi yang bocor tersebut termasuk data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Data-data tersebut kemudian dijual di forum gelap Breach Forums.
Baca Juga:
Pilkada Damai, Aman, Tertib, dan Sejuk Diharapkan KPU Tomohon Menjadi Ikhtiar Seluruh Warga
Sejak insiden tersebut mencuat, pemerintah langsung merespon dengan cepat.
Presiden Jokowi menginstruksikan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil langkah mitigasi guna mencegah dampak lebih lanjut dari kebocoran ini.
"Ya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN," ujar Jokowi, dikutip pada Jumat, 20 September 2024.
Menurut Presiden, insiden kebocoran data seperti ini bukanlah hal baru di dunia siber, bahkan di negara-negara lain.
Baca Juga:
Proses Perekrutan 604 PTPS untuk Pilkada 2024 Dipantau Langsung oleh Bawaslu Kabupaten Maros
Salah satu penyebabnya sering kali adalah keteledoran dalam menjaga keamanan sistem, terutama pada pengelolaan password.
"Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Mungkin karena keteledoran password yang tidak dijaga dengan baik," lanjutnya.
Penyebaran data di berbagai tempat tanpa pengamanan yang ketat juga menjadi faktor yang memperbesar peluang kebocoran data.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menyimpan dan melindungi data penting pemerintah agar tidak mudah diretas.
"Peretasan data seperti ini memang bisa terjadi akibat terlalu banyaknya penyimpanan data yang ada di tempat-tempat yang berbeda, sehingga bisa menjadi ruang untuk diretas oleh para hacker," imbuhnya.
Kebocoran data ini mencuat ketika Bjorka kembali muncul di dunia maya dan mengklaim telah mendapatkan akses terhadap jutaan data NPWP.
Meski jumlah data yang bocor sangat besar, perhatian masyarakat tertuju pada data milik Presiden Jokowi, kedua putranya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Berita ini viral di media sosial, membuat publik khawatir akan keamanan data pribadi mereka. Warganet ramai-ramai menyuarakan keresahan atas lemahnya sistem keamanan data pemerintah.
Baca Juga:
Tingkatkan Kemampuan, Basarnas Latih 120 Orang Siswa SPN Polda Sulawesi Tengah tentang Teknik SAR
Tagar terkait Bjorka dan kebocoran data pun sempat menjadi trending topic, menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap isu ini.
Menyikapi viralnya berita tersebut, para pakar keamanan siber mengingatkan pentingnya edukasi terkait keamanan data, tidak hanya di kalangan pengguna biasa tetapi juga di tingkat pemerintahan.
Pemerintah diharapkan dapat segera meningkatkan sistem proteksi agar insiden seperti ini tidak terulang.
Selain itu, pihak berwenang juga tengah melakukan investigasi untuk mengidentifikasi bagaimana kebocoran ini bisa terjadi, serta siapa saja yang terlibat dalam penyebaran data.
Investigasi ini menjadi penting mengingat data yang bocor bukan hanya milik tokoh negara, tetapi juga berpotensi melibatkan data jutaan warga negara Indonesia.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang sedang dilakukan, harapannya adalah agar kasus ini segera tertangani dan tidak ada kerugian yang lebih besar lagi di masa depan.
Sementara itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem keamanan siber demi melindungi data-data sensitif negara dari ancaman hacker di masa mendatang. (*/Shofia)
