Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah yang Ramah HAM Diserukan Komnas HAM Sulteng

Ket. Foto: Komnas HAM Sulawesi Tengah Menyerukan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulteng Ramah HAM
Ket. Foto: Komnas HAM Sulawesi Tengah Menyerukan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulteng Ramah HAM Source: (Foto/Duan)

Palu, gemasulawesi – Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia perwakilan Sulawesi Tengah menyerukan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah ramah HAM guna menjamin pesta demokrasi terselenggara dengan baik.

Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah, Dedi Askary, menanggapi penyelenggaraan Pilkada serentak mengatakan salah satu aspek HAM sangat relevan dalam konteks Pilkada, yaitu setiap warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak politik bisa ikut melakukan partisipasi di dalam Pilkada, baik sebagai pemilih atau calon kepala daerah yang akan dipilih.

Dedi Askary mengungkapkan HAM dalam konteks Pilkada tentu tidak hanya sebatas hak pilih saat memberikan suara untuk memilih pemimpin atau hak dipilih menjadi pemimpin daerah.

Baca Juga:
Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Laksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat yang Bersifat Skala Penuh

Pada konteks yang lebih luas yang menyangkut isu-isu lainnya, seperti tidak ada diskriminasi politik kepada kelompok tertentu, penghentian penyebaran hoaks yang meresahkan masyarakat, dan tidak ada ujaran kebencian yang berbasis ras, etnis, dan agama.

“Relasi sosial dibentuk berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik,” ucapnya.

KPU sebagai penyelenggara teknis dimandatkan oleh negara wajib menjalankan peraturan dengan selurus-lurusnya.

Baca Juga:
KPU Parigi Moutong Sesalkan Kericuhan yang Terjadi di Debat Publik Ketiga

Begitu juga Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada menegakkan aturan secara adil, jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan harus mendapatkan sanksi yang tegas.

Dia menuturkan KPU juga harus jaminan ketersediaan akses yang mudah untuk kelompok disabilitas saat memberikan hak suaranya di TPS.

“Sebagai lembaga independen, Komnas HAM mempunyai tanggung jawab menyukseskan Pilkada di provinsi itu lewat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilihan ramah HAM,” ungkapnya.

Baca Juga:
Bocah SD di Pamekasan Viral, Nekat Bawa Mobil Pikap Antar Teman Pulang Sekolah

Dia melanjutkan dibutuhkan peran semua pihak menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian, mulai dari tahapan pemilihan hingga hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 nanti. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Laksanakan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat yang Bersifat Skala Penuh

Latihan penanggulangan keadaan keadaan yang bersifat skala penuh dilaksanakan oleh Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

KPU Parigi Moutong Sesalkan Kericuhan yang Terjadi di Debat Publik Ketiga

Kericuhan yang terjadi di debat publik ketiga disesalkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bocah SD di Pamekasan Viral, Nekat Bawa Mobil Pikap Antar Teman Pulang Sekolah

Bocah SD di Pamekasan viral mengemudi pikap antar teman pulang sekolah, polisi tindak pemilik kendaraan dan beri edukasi.

Bongkar Peredaran Pupuk Subsidi Ilegal di Bandung Barat, Polres Cimahi Amankan 6 Ton dan Tangkap Tiga Pelaku

Tiga tersangka kasus pupuk subsidi ilegal ditangkap Polres Cimahi, barang bukti 6 ton disita, ancaman penjara lima tahun.

Belasan Rekening Pengusaha Surabaya yang Intimidasi Siswa SMAK Gloria 2 Diblokir PPATK, Ini Kasus Baru yang Menjeratnya

PPATK blokir belasan rekening Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang intimidasi siswa. Ini kasus baru yang menjeratnya.

Berita Terkini

wave

Sajian Baru untuk Penggila Genre Laga Horor, Inilah Sinopsis Film They Will Kill You, Dibintangi Zazie Beets dari Deadpool 2

Zazie Beetz membintangi film laga horor They Will Kill You, yang menyajikan kisah menakutkan yang penuh dengan aksi yang mendebarkan

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.


See All
; ;