Tanggapan Konsultan Hukum PIK 2 Muannas Alaidid usai Pagar Bambu Misterius di Laut Tangerang Dibongkar TNI AL

Tangkap layar video yang menampilkan kosultan hukum PIK 2, Muannas Alaidid
Tangkap layar video yang menampilkan kosultan hukum PIK 2, Muannas Alaidid Source: (Foto/Instagram/@muannas_alaidid)

Tangerang, gemasulawesi - Muannas Alaidid, Konsultan Hukum Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), memberikan klarifikasi terkait pembongkaran pagar bambu di laut Tangerang oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Sebelumnya, PIK 2 sempat dikaitkan sebagai pihak yang diduga menginisiasi pembangunan pagar misterius tersebut.

Melalui cuitannya di akun X resminya, @muannas_alaidid, pada Sabtu, 18 Januari 2025, Muannas menegaskan bahwa PIK 2 tidak terlibat dalam pembangunan pagar tersebut.

"Kalo soal pagar bambu udh clear PIK enggak ada kepentingan disitu, sebab bukan kita yang pasang, kegiatan PIK hanya di daratan, apalagi keberadaannya jauh dr wilayah kita," tulisnya.

Baca Juga:
Susi Pudjiastuti Bela Ibu Camat Lembang yang Viral Karena Bakar Tumpukan Sampah: Jauh Lebih Baik ya Dibakar

Muannas juga menambahkan bahwa keberadaan atau pembongkaran pagar itu sama sekali tidak berdampak pada PIK 2.

"Oleh sebab itu bongkar atau tidak enggak ada pengaruh apapun," lanjutnya. Pernyataan ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang mengaitkan PIK 2 dengan kasus tersebut.

Namun, di media sosial, respons warganet terhadap penjelasan Muannas cukup beragam.

Beberapa mendukung klarifikasi tersebut, seperti akun @riz*** yang menulis, "Sepakat, semoga dgn penjelasan ini tidak ada lg fitnah/hoax," dan akun @b3d*** yang menyampaikan, "Semoga setelah ini ngga ada lagi kegaduhan."

Baca Juga:
Denny Siregar ke Nelayan yang Ngaku Membuat Pagar Laut di Tangerang: Ko Pas Dicabut Ga Ada yang Demo?

Namun, tidak sedikit juga yang meragukan penjelasan tersebut.

Salah satu balasan datang dari akun @daf*** yang menulis, "Biarkan proses hukum berjalan, belum diselidiki kok udah buru-buru sounding ngga terlibat?"

Hal ini menunjukkan bahwa kasus pagar laut misterius di Tangerang masih menjadi topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Sementara itu, TNI Angkatan Laut telah membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer pada Sabtu, 18 Januari 2025.

Baca Juga:
JPN Kejaksaan Tinggi Sulsel Masih Lakukan Verifikasi Jawaban dan Alat Bukti Pemohon dalam Perkara Sengketa Pilkada

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto.

Dalam keterangannya, Harry menyebut pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

Harry juga menegaskan bahwa proses pembongkaran melibatkan kerja sama antara TNI AL dan warga setempat untuk memastikan keberhasilan tindakan tersebut.

Kasus pagar laut ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan dari berbagai pihak.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak PIK 2 dan tindakan pembongkaran oleh TNI AL, diharapkan polemik ini dapat segera menemui titik terang, meskipun beberapa pihak masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Susi Pudjiastuti Bela Ibu Camat Lembang yang Viral Karena Bakar Tumpukan Sampah: Jauh Lebih Baik ya Dibakar

Susi Pudjiastuti memberikan dukungan kepada ibu camat Lembang yang jadi sorotan publik karena membakar tumpukan sampah

Denny Siregar ke Nelayan yang Ngaku Membuat Pagar Laut di Tangerang: Ko Pas Dicabut Ga Ada yang Demo?

Begini tanggapan dari Denny Siregar terhadap kabar pagar laut misterius di Tangerang Banten yang telah dibongkar oleh TNI AL

JPN Kejaksaan Tinggi Sulsel Masih Lakukan Verifikasi Jawaban dan Alat Bukti Pemohon dalam Perkara Sengketa Pilkada

Verifikasi jawaban dan alat bukti pemohon dalam perkara sengketa Pilkada masih dilakukan oleh JPN Kejati Sulawesi Selatan.

Plh Disperindag Sulawesi Selatan Sebut Pemprov Rancang Strategi Pemasaran untuk Membantu UMKM Naik Kelas

Pemprov Sulawesi Selatan telah merancang berbagai program termasuk strategi pemasaran untuk membantu UMKM naik kelas.

Pemprov Gorontalo Meraih Kategori A Sebagai Zona Hijau Kualitas Tertinggi dalam Pelayanan Publik dari Ombudsman

Kategori A sebagai zona hijau kualitas tertinggi dalam pelayanan publik dari Ombudsman diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;