Imbas Sistem Sewa Mobil, Sejumlah Kendaraan Dinas Plat Merah di Parigi Moutong Teronggok Dalam Kondisi Rusak tidak Terurus

Ket Foto: Kondisi kendaraan dinas Roda Empat milik Pemda Parigi moutong dalam kondisi terbengkalai tidak termanfaatkan.
Ket Foto: Kondisi kendaraan dinas Roda Empat milik Pemda Parigi moutong dalam kondisi terbengkalai tidak termanfaatkan. Source: (Foto/gemasulawesi/Muhammad Irfan)

Parigi moutong, gemasulawesi - Gencarkan sistem sewa mobil untuk puluhan pejabat berimbas pada terbengkalainya sejumlah kendaraan dinas plat merah di Kabupaten Parigi moutong.

Pantauan gemasulawesi sejumlah kendaraan plat merah roda empat tampak tak dalam kondisi terurus dan hanya teronggok di parkiran kantor Bupati.

Kondisi mobil berdebu dan ban kempes terlihat tidak pernah lagi digunakan padahal kondisinya terlihat masih baik dan layak untuk digunakan.

Baca Juga:
Gaji ASN Parigi Moutong Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan BPKAD

Informasi yang berhasil dihimpun gemasulawesi, zero aset dan menekan pengeluaran biaya pemeliharaan aset kendaraan menjadi target Pemda Parigi moutong.

Sayangnya, langkah itu terlihat tidak didukung dengan perencanaan yang memadai dalam menangani kendaraan roda empat plat merah yang akan digantikan dengan mobil rental sewaan.

Berkaitan dengan aset kendaraan roda empat yang terbengkalai tersebut, Yusrin Usman, kepala BPKAD Parigi moutong yang coba dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, paska sewa mobil kendaraan lama telah ditarik.

Baca Juga:
Tuntut LPJ Anggaran 2024 dan Legalitas BPD, Warga Desa Sigenti Parigi Moutong Unjuk Rasa di Kantor Kepala Desa

“Mobil-mobil itu ada, rencananya akan kita usulkan untuk lelang secara bertahap,” terangnya.

Sayangnya, ditanyakan berkaitan dengan total anggaran untuk pengadaan sewa mobil pejabat di Kabupaten Parigi moutong, Yusrin enggan menjawab.

Kepada media ini Yusrin mengatakan, berkaitan dengan sewa mobil tersebut memiliki regulasi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca Juga:
Disinyalir Terjadi Kebocoran Terhadap Pengelolaan 14 Miliar Anggaran Bansosda Parigi Moutong, BPK Sebut Sebagai Pemborosan

“Dalam rangka menghemat anggaran sistem sewa kendaraan ini dinilai lebih efektif dan murah,” singkatnya.

Informasi didapatkan media ini bahkan persoalan distribusi kendaraan roda empat ke dinas juga disebut sebut bermasalah karena dinilai tidak proporsional baik terhadap sewa mobil pejabat dan maupun untuk kendaraan yang ditarik.

Pada sejumlah dinas ada yang mendapatkan distribusi kendaraan tidak memadai sementara ada dinas tertentu yang mendapatkan kendaraan dinas berlimpah. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Heboh Ledakan Misterius di Probolinggo! Satu Pemuda Tewas, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan di TKP

Polisi selidiki tragedi ledakan bondet di Probolinggo. Pemuda tewas mengenaskan, penyebab dan pelaku masih misterius.

Aksi Kejar-Kejaran Aktivis Pencinta Hewan dengan Penjagal Anjing di Palembang Viral, Fakta Mengejutkan Terungkap

Kasus viral penjagalan anjing di Palembang memicu protes. Aktivis desak pemerintah segera terbitkan aturan larangan konsumsi.

2 Anggota Polisi Jadi Korban Penyiraman Air Keras Saat Bubarkan Tawuran, Polres Tangerang Selatan Gerak Cepat Tangkap Pelaku

Empat pelaku penyiraman air keras terhadap anggota polisi di Ciputat ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan.

Petugas Rutan Poso Gagalkan Upaya Penyelundupan Sabu yang Diselundupkan ke dalam Rutan

Upaya penyelundupan sabu yang diselundupkan ke dalam rutan digagalkan oleh petugas Rutan Kelas II B Poso, Sulteng.

Gaji ASN Parigi Moutong Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan BPKAD

ASN Parigi moutong keluhkan lambatnya pembayaran gaji di bulan Januari, dikhawatirkan akan berimbas pada pemenuhan kebutuhan hidup ASN.

Berita Terkini

wave

Tiga Jasad WNI Korban Kecelakaan Helikopter di Tanah Bumbu Berhasil Teridentifikasi

Tim DVI Polda Kalsel identifikasi tiga WNI korban helikopter BK117 D3, sementara dua jasad lainnya masih menunggu kepastian.

Presiden Prabowo Lantik Menteri dan Wakil Menteri Baru Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo memberhentikan dan melantik menteri serta wakil menteri baru dalam Kabinet Merah Putih 2024—2029.

Kemenkeu dan BI Perkuat Skema Burden Sharing untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemenkeu dan BI terapkan burden sharing hati-hati, dukung perumahan rakyat dan koperasi, jaga stabilitas moneter serta dorong pertumbuhan.

Kemendagri Dorong Pengaktifan Siskamling dan Optimalisasi Peran Satlinmas

Kemendagri terbitkan surat edaran mendorong pengaktifan kembali siskamling dan perkuat peran Satlinmas demi keamanan dan ketertiban.

Indonesia-GCC Percepat Perundingan FTA, Target Rampung 2025

Indonesia dan GCC melanjutkan perundingan FTA putaran ketiga, bahas perdagangan, investasi, hingga ekonomi halal dengan target selesai 2025.


See All
; ;