Dugaan Anggota Polisi di Buru Terima Suap dari Penambang Emas Ilegal Beredar, Polda Maluku Lakukan Penyelidikan

Ilustrasi. Polisi diduga terlibat suap dari penambang emas ilegal di Buru. Polda Maluku pastikan penyelidikan berlangsung transparan.
Ilustrasi. Polisi diduga terlibat suap dari penambang emas ilegal di Buru. Polda Maluku pastikan penyelidikan berlangsung transparan. Source: Foto/Dok. KPK

Maluku, gemasulawesi - Dugaan keterlibatan oknum polisi dalam melindungi aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, semakin mencuat. 

Seorang tersangka berinisial B disebut-sebut menyerahkan uang kepada anggota kepolisian dengan iming-iming penangguhan penahanan.

Kasus ini bermula dari operasi penangkapan yang dilakukan Satreskrim Polres Buru terhadap B di sekitar area tambang ilegal. 

Dari tangan tersangka, polisi menyita emas seberat 82 gram yang diduga hasil dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Setelah diperiksa, B langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polres Buru.

Baca Juga:
Tukin Dosen ASN 2020-24 Tidak Bisa Cair, Sekjen Kemendikti Saintek Sebut Kebijakan Kementerian Sebelumnya Jadi Penyebab

Namun, muncul kabar bahwa keluarga tersangka berusaha menyelesaikan perkara ini dengan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum polisi. 

Informasi ini memicu reaksi keras, hingga akhirnya Polda Maluku mengambil langkah untuk memastikan tidak ada anggota kepolisian yang bermain dalam kasus ini.

Menanggapi isu tersebut, Kabid Propam Polda Maluku langsung memerintahkan tim Pengamanan Internal (Paminal) untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Langkah ini diambil guna memastikan apakah benar ada anggota yang menerima suap dari tersangka atau keluarganya.

Baca Juga:
Perkenalkan Seri Ulefone Armor 28 Ultra: Smartphone Tangguh yang Terbaik Sudah di Depan Mata!

"Memang benar bahwa Polres Buru menangani kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) dengan tersangka berinisial B. 

Saat ini, tersangka masih ditahan di Rutan Polres Buru," ujar Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Areis Aminnulla, dikutip pada Minggu, 2 Februari 2025.

Polda Maluku memastikan tidak akan menoleransi praktik ilegal semacam ini. Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya keterlibatan oknum polisi, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sampai saat ini, belum ada laporan resmi terkait korban yang menyerahkan uang untuk menyelesaikan kasus ini," tambah Areis.

Baca Juga:
Trendi sekaligus Tangguh! Jam Tangan G-Shock Edisi Terbatas dari Casio Bertema Barbie Terungkap

Namun, pihak kepolisian tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika memiliki bukti terkait praktik suap ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran disiplin atau pidana, anggota yang terlibat akan diproses sesuai hukum.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Buru tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buru. 

Penyidik memastikan bahwa seluruh proses hukum dilakukan secara transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Untuk perkara ini, penyidik tinggal melengkapi berkas penyidikan sebelum diserahkan ke kejaksaan," jelas Areis.

Baca Juga:
Microsoft Bekerja Sama dengan DeepSeek, Memulai Integrasi Model DeepSeek R1 pada PC Copilot Plus

Dugaan suap dalam kasus tambang emas ilegal ini semakin menarik perhatian publik, mengingat Gunung Botak telah lama menjadi pusat aktivitas pertambangan ilegal yang meresahkan. 

Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga kerap dikaitkan dengan praktik korupsi serta konflik sosial di wilayah tersebut.

Kapolda Maluku menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Jika ada oknum kepolisian yang terbukti menerima suap dari penambang ilegal, sanksi disiplin hingga pidana akan diterapkan. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Bikin Geger! Oknum Polisi di Pamekasan Tipu Temannya, Janji Pinjam Motor Tapi Dijual ke Orang Lain, Begini Kronologi Detailnya

Seorang polisi di Pamekasan ditangkap setelah meminjam motor teman lalu menggadaikannya. Kasus ini kini diproses hukum.

Diduga Terlibat dalam Kasus Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod Tiba-tiba Menghilang, Rumah Kosong dan Ponsel Tak Aktif

Setelah terseret kasus pagar laut, Kades Kohod Arsin menghilang. Rumah kosong, kantor desa tertutup, ponsel mati.

DPRD Gorontalo Utara Sebut Peningkatan Infrastruktur Adalah Salah Satu Bentuk Mitigasi Bencana

Ketua DPRD Gorontalo Utara menyatakan peningkatan infrastruktur merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana.

BKKBN Sulsel Bekerja Sama dengan Dinas PP dan KB Makassar dalam Menurunkan Angka Prevalensi Stunting

Dalam menurunkan angka prevalensi stunting, BKKBN Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas PP dan KB Makassar.

Keindahan Pulau Saronde di Provinsi Gorontalo Dipamerkan di Belanda dan Jerman

Keindahan dari Pulau Saronde yang terletak di Kepulauan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dipamerkan di Jerman dan Belanda.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;