Diduga Terlibat dalam Kasus Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod Tiba-tiba Menghilang, Rumah Kosong dan Ponsel Tak Aktif

Kasus pagar laut Tangerang menuai kontroversi, Kades Kohod Arsin jadi sorotan dan kini menghilang tanpa jejak.
Kasus pagar laut Tangerang menuai kontroversi, Kades Kohod Arsin jadi sorotan dan kini menghilang tanpa jejak. Source: Foto/Twitter @bung_madin

Tangerang, gemasulawesi - Kasus pagar laut di Tangerang menjadi sorotan setelah publik mempertanyakan legalitas proyek yang membentang di kawasan pesisir. 

Banyak pihak menilai pagar laut tersebut membatasi akses nelayan ke laut, sehingga menimbulkan polemik.

Salah satu nama yang terseret dalam kontroversi ini adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip. 

Arsin mengklaim bahwa area yang kini dipagar tersebut dulunya adalah daratan yang terkena abrasi, bukan wilayah laut. Namun, pernyataan ini memicu perdebatan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:
Viral! Semua Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta Diganti, Ada Dugaan Pemerasan WNA China, Begini Kata Menteri Imipas

Sejumlah pejabat pemerintah mulai turun tangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan telah meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait proyek pagar laut ini. 

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memeriksa Arsin serta 13 nelayan terkait proyek tersebut.

Namun, di tengah sorotan yang semakin besar, Arsin tiba-tiba menghilang.

Rumah Arsin di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tampak kosong. Hanya ada beberapa pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumahnya.

Baca Juga:
Pembawa Acara TV Penjajah Israel Gunakan Klip Video yang Diambil Tentara saat Penggerebekan untuk Promosi Acara

Ketika ditanya soal keberadaan Kades Kohod, salah satu tukang bangunan mengatakan bahwa Arsin sedang tidak ada di tempat.

"Enggak ada, Bang. Pak Lurah sedang di luar," ujar salah satu tukang bangunan.

Tak hanya Arsin, keluarganya juga tidak terlihat di rumah sejak kasus pagar laut mencuat. Yang menarik perhatian, mobil mewah Rubicon miliknya juga tidak tampak di garasi, seolah pemiliknya telah pergi dalam waktu yang lama.

Di halaman rumah, hanya terlihat mobil sedan putih dengan nomor polisi B 412 SIN, mobil sedan hitam, mobil minibus berpelat merah B 1056 JON, serta empat sepeda motor yang terparkir di dalam garasi.

Baca Juga:
Pemukim Penjajah Israel Menggembalakan Domba Mereka di Tanah Milik Warga Palestina di Lembah Yordan Utara

Seorang tetangga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Arsin sudah jarang terlihat sejak namanya terseret dalam kasus pagar laut.

"Saya enggak tahu, jarang kelihatan. Kalau hari ini ada atau enggak, enggak tahu saya," ucapnya.

Selain itu, kantor Desa Kohod, yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumahnya. Namun, kantor desa terlihat tertutup dan tidak ada aktivitas yang menunjukkan keberadaan Kades Arsin atau pegawai desa lainnya.

Sejumlah awak media yang mencoba mengonfirmasi keberadaannya melalui telepon juga menemui kendala. Nomor ponsel Arsin tidak aktif, membuatnya semakin sulit dilacak.

Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Tembakkan Bom Suara ke Arah Penduduk di Beitunia Tepi Barat

Kasus pagar laut di Tangerang terus berkembang, terutama setelah dugaan adanya kepentingan tertentu dalam proyek ini. 

Sejumlah pihak menilai bahwa pembangunan pagar tersebut tidak hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi tata ruang wilayah pesisir.

Pemerintah saat ini sedang mengusut legalitas proyek pagar laut serta menelusuri keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kades Kohod Arsin.

Namun, hilangnya Arsin di tengah penyelidikan membuat kasus ini semakin misterius. Apakah Kades Kohod benar-benar menghilang? Ataukah ia sengaja menghindari sorotan publik?

Baca Juga:
DPRD Gorontalo Utara Sebut Peningkatan Infrastruktur Adalah Salah Satu Bentuk Mitigasi Bencana

Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus mencari kejelasan mengenai keberadaan Arsin serta mengusut tuntas kontroversi pagar laut di Tangerang. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

DPRD Gorontalo Utara Sebut Peningkatan Infrastruktur Adalah Salah Satu Bentuk Mitigasi Bencana

Ketua DPRD Gorontalo Utara menyatakan peningkatan infrastruktur merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana.

BKKBN Sulsel Bekerja Sama dengan Dinas PP dan KB Makassar dalam Menurunkan Angka Prevalensi Stunting

Dalam menurunkan angka prevalensi stunting, BKKBN Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas PP dan KB Makassar.

Keindahan Pulau Saronde di Provinsi Gorontalo Dipamerkan di Belanda dan Jerman

Keindahan dari Pulau Saronde yang terletak di Kepulauan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dipamerkan di Jerman dan Belanda.

Lapas Kelas II A Kendari Gandeng Universitas Sulawesi Tenggara Beri Penyuluhan Anti Narkoba kepada Narapidana

Unsultra digandeng oleh Lapas Kelas II A Kendari untuk memberikan penyuluhan anti narkoba kepada para narapidana.

Pemerintah Kabupaten Sigi Ajak Masyarakat untuk Menjaga dan Merawat Fasilitas Olahraga yang Ada

Masyarakat diajak oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk menjaga dan merawat fasilitas olahraga yang ada di daerah tersebut.

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;