Ketua FPK Kabupaten Parigi Moutong Desak Pj Bupati dan DPRD Usut Persoalan Pungli Bantuan Alsintan Combine

Arifin Lamalindu soroti dugaan isu Pungli yang terjadi pada penyaluran bantuan Alsintan Combine di Dinas TPHP
Arifin Lamalindu soroti dugaan isu Pungli yang terjadi pada penyaluran bantuan Alsintan Combine di Dinas TPHP Source: (Foto/gemasulawesi/Abdul Main)

Parigi moutong, gemasulawesi – Aksi bungkam Kabid Tanaman Pangan pada Dinas TPHP Kabupaten Parigi moutong saat dikonfirmasi sejumlah media mengundang tanda tanya sejumlah kalangan.

 Ketua FPK Kabupaten Parigi moutong, Arifin Lamalindu mengatakan patut dicurigai aksi bungkam tersebut adalah upaya untuk menutupi sesuatu yang salah dalam hal penyaluran Alsintan Combine.

“Aneh juga Kabidnya bungkam begitu, ada apa? Apa sebenarnya yang dia tutupi? PJ Bupati dan DPRD Parigi moutong harus turun tangan dan mengecek langsung kebenaran isu-isu seperti ini. Jangan diam,” tegas Arifin Lamalindu yang juga salah seorang tokoh pemekaran di Kabupaten Parigi moutong.

Persoalan Pungli dalam penyaluran bantuan Alsintan kata dia, isunya sudah ada sejak lama, saat masih dengan nomenklatur dinas pertanian dan Perkebunan belum menjadi Dinas TPHP.

Baca Juga:
Dugaan Pungli Penyaluran Bantuan Alsintan Dinas TPHP Parigi Moutong Disebut Libatkan Oknum Pejabat

Artinya kata Arifin, praktek-praktek Pungli di Kabupaten Parigi moutong belum tuntas, masih menjadi momok bagi warga.

“Jika benar ada Pungli dilakukan oleh Oknum pejabat maka sebaiknya diteruskan saja ke APH, biar ada efek jera. Jika itu dibiarkan maka bantuan untuk petani dipastikan tidak akan merata. Karena, yang menerima pasti hanya yang punya setoran,” ungkapnya.

Lanjut dia, sebagai langkah awal ia menyarankan DPRD melakukan RDP dengan dinas terkait dan PJ Bupati Parigi moutong bisa memerintahkan Inspektorat untuk menelusuri kebenaran isu Pungli yang prakteknya sudah lama dilakukan.

“Pungli Alsintan ini seperti warisan, ganti pejabat tetap saja dilakukan,” ketusnya. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Aktivitas Tambang Emas di Parigi Moutong Ancam Habitat Laut dan Turunkan Produksi Tambak, Begini Penjelasan DKP

Aktivitas pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut dan keberlangsungan usaha tambak.

Gaya Hidup Mewah Disorot! Kediaman Kades Kohod Digeledah Polisi, Ini Statusnya dalam Kasus Pagar Laut Tangerang

Polisi telah memeriksa 44 saksi dan menggeledah rumah Kades Kohod, Arsin dalam kasus pagar laut untuk pengungkapan lebih lanjut.

Peternakan Ayam di Kecamatan Pandarincang Ludes Dibakar, Polda Banten Tangkap 11 Orang dan Ungkap Motif di Baliknya

Kasus pembakaran peternakan ayam di Pandarincang berujung penangkapan 11 orang. Polisi mengungkap motif di balik kejadian ini.

Pemprov Sulawesi Tengah Siapkan Beberapa Strategi untuk Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan selama Tahun 2025

Beberapa strategi disiapkan Pemprov Sulawesi Tengah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan selama tahun 2025.

Pemprov Sulawesi Barat Menyebar 30 Ribu Bibit Nila di Bendungan Kalambangan Banua Kabupaten Majene

30 ribu bibit ikan nilai disebarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Bendungan Kalambangan Banua Kabupaten Majene.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;