Jakarta, gemasulawesi - Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mulai menuai kritik.
Meskipun bertujuan menghemat pengeluaran negara, kebijakan ini justru berpotensi merugikan perekonomian daerah, terutama di Jakarta.
Salah satu dampak paling nyata adalah turunnya pendapatan dari sektor pajak yang selama ini bergantung pada aktivitas pemerintahan dan bisnis.
Pembatasan anggaran perjalanan dinas membuat jumlah kunjungan pejabat daerah ke Jakarta menurun drastis.
Baca Juga:
7 Pejabat Jadi Tersangka Skandal Korupsi Minyak di Pertamina, Ini Peran dan Modus Operasinya
Akibatnya, sektor-sektor yang bergantung pada pergerakan pejabat dan pelaku usaha, seperti perhotelan, restoran, hingga jasa transportasi, mengalami penurunan pendapatan.
Kondisi ini berisiko mengurangi penerimaan pajak yang menjadi sumber utama keuangan daerah.
Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta selama ini menikmati aliran dana yang cukup besar dari kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi perjalanan dinas dikhawatirkan akan melemahkan sektor ini secara signifikan.
Baca Juga:
Viral Video Oknum TNI Diduga Lakukan Kekerasan dengan Senjata Tajam di Kebumen, Ini Faktanya
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menyoroti bahwa pengurangan perjalanan dinas akan berdampak langsung pada pendapatan pajak daerah.
"Jakarta bergantung pada mobilitas pejabat dan pelaku bisnis dari daerah lain. Jika perjalanan dinas dipangkas, maka sektor perhotelan, restoran, dan transportasi akan terdampak, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak," ujarnya, dikutip pada Selasa, 25 Februari 2025.
Lebih jauh, penurunan aktivitas ekonomi di sektor ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada kehadiran tamu dari luar kota.
Kebijakan ini juga berisiko menciptakan efek domino terhadap lapangan kerja di Jakarta.
Baca Juga:
Inilah Cara Menghapus Cache di Windows 11 untuk Meningkatkan Kinerja dan Menambah Ruang Penyimpanan
Jika industri perhotelan dan restoran mengalami penurunan pendapatan, maka bukan tidak mungkin terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor ini.
Hal ini bisa memperburuk kondisi ekonomi, mengingat Jakarta masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru pasca-pandemi.
Sejumlah pelaku usaha mengaku mulai merasakan dampaknya. Pemilik hotel di kawasan Jakarta Pusat menyebutkan bahwa pemesanan kamar mulai menurun sejak kebijakan efisiensi diberlakukan.
Tidak hanya itu, industri transportasi juga ikut merasakan dampak negatifnya. Pengurangan perjalanan dinas berarti lebih sedikit mobilitas di dalam kota, yang berdampak pada turunnya pendapatan taksi, ojek online, hingga penyedia layanan transportasi lainnya.
Dalam menghadapi situasi ini, Pemprov DKI Jakarta perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar defisit pajak tidak semakin membesar.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara, tetapi dampaknya terhadap ekonomi daerah, khususnya Jakarta, tidak bisa diabaikan.
Penurunan aktivitas perjalanan dinas berpotensi menekan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan pajak daerah.
Jika tidak ada langkah strategis untuk mengatasi dampak ini, maka bukan tidak mungkin Jakarta akan mengalami perlambatan ekonomi yang lebih serius.
Oleh karena itu, kebijakan efisiensi harus diimbangi dengan solusi yang lebih komprehensif agar tujuan penghematan anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan perekonomian daerah. (*/Shofia)
