Kartu Ujian Calon PPPK di Parimo Tanpa Keterangan Alamat Lokasi Pelaksanaan

<p>Foto: Illustrasi Kartu Ujian Calon PPPK di Parimo Tanpa Keterangan Alamat Lokasi Pelaksanaan.</p>
Foto: Illustrasi Kartu Ujian Calon PPPK di Parimo Tanpa Keterangan Alamat Lokasi Pelaksanaan.

Gemasulawesi– Sejumlah calon PPPK di Parigi Moutong, belum bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap satu. Pasalnya, kartu ujian peserta tidak mencantumkan keterangan lokasi dan waktu seleksi, berdasarkan surat pengumuman nomor 5001/B/GT.01.00/2021.

“Kalau tanya soal itu, kami pihak BKPSDM sama sekali tidak punya akses untuk memantau, apalagi untuk pemberitahuan terkait pemberitahuan PPPK tenaga guru. Sebab, kami tidak dilibatkan dalam kepanitiaan provinsi,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful saat dihubungi, Jumat 10 September 2021.

Menurut dia, soal PPPK tenaga guru dilaksanakan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara pemerintah provinsi sebagai panitia serta hanya melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong.

Baca juga: Ini Hambatan Progres Rehabilitasi Tiga Daerah Irigasi di Parigi Moutong

“Usulan tenaga guru itu kemarin memang kami yang lakukan. Tetapi proses seleksi ditangani langsung kementerian,” ucapnya.  

Sebaiknya kata dia, koordinasi permasalahan itu dilakukan langsung ke Dinas Pendididikan dan Kebudayaan setempat, sebagai OPD dilibatkan dalam kepanitiaan ujian calon PPPK tenaga guru.

Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

Sementara itu, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti mengatakan, lokasi pelaksanaan ujian PPPK tenaga guru dilaksanakan di tiga tempat, yakni SMA Negeri 1 Parigi, SMA Negeri 1 Torue dan SMK Negeri 1 Parigi.

Namun, untuk nama-nama peserta di masing-masing lokasi ditetapkan pihak Kemendikbud dan pemberitahuannya melalui akun peserta.

Baca juga: Pansus DPRD Parimo Segera Bahas LKPJ 2020

“Tapi kalau memang tidak ada, kemungkinan panitia daerah mengatur itu. Kalau memang demikian nanti kami koordinasi dengan panitia di provinsi,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya memang tidak dapat dilibatkan dalam ujian seleksi calon PPPK itu. Bahkan terkadang pihaknya juga hanya mendapatkan informasi dari para guru.

Baca juga: Parimo Siapkan Panitia Penerimaan Calon Taruna Politeknik

Diketahui, sebanyak 1.250 tenaga guru telah dinyatakan lolos seleksi calon PPPK akan mengikuti ujian seleksi kompetensi.

Rencananya, pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 September 2021. (***)

Baca juga: Seleksi Jabatan Sekda Parimo, Pansel Siapkan Dua Tes Lanjutan

...

Artikel Terkait

wave

Vaksinasi Remaja di Parigi Moutong Alami Tren Peningkatan

Antusias remaja menjalani vaksinasi Covid19 di sejumlah fasilitas kesehatan di Parigi Moutong meningkat, jelang pelaksanaan PTM terbatas.

Ini Hambatan Progres Rehabilitasi Tiga Daerah Irigasi di Parigi Moutong

Dinas PUPRP Parigi Moutong mencatat terdapat keterlambatan pada tiga proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) bersumber dari DAK tahun 2021.

Minim Kuota Vaksin Hambat Capaian Vaksinasi di Parigi Moutong

Dinas Kesehatan Parigi Moutong mengatakan, kuota vaksin Covid19 sangat terbatas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi kendala.

KONI: Atlet Terbaik Banyak Lahir dari Parigi Moutong

Ketua KONI Parigi Moutong, Faisan Badja meyakini para atlet terbaik lahir dari Parigi Moutong, buktinya dua atlit Cabor Dayung wakili Sulteng

Pemda Parigi Moutong Persiapkan Lima Cabor di POPDA Sulteng

Pemda dan KONI Parigi Moutong mempersiapkan lima Cabang Olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga POPDA tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;