Disdikbud Parimo Pastikan 23 Sekolah di Kabupaten Parigi Moutong Masuk Program Revitalisasi Berdasarkan Data Dapodik

Ket. Foto potret Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sunarti saat hadiri rapat
Ket. Foto potret Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sunarti saat hadiri rapat Source: (Foto/Disdikbud Parimo)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Sebanyak 23 sekolah di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dipastikan akan mendapatkan bantuan rehabilitasi bangunan melalui Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2025.

Program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah yang memerlukan perhatian lebih terhadap kondisi fisik bangunan sekolah.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sunarti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Parigi Moutong yang digelar pada hari Senin, 16 Juni 2025.

Dalam rapat tersebut, Sunarti menegaskan bahwa proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak dilakukan oleh pihak dinas daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat berdasarkan data yang sudah tersedia di sistem nasional.

Baca Juga:
Satgas Damai Cartenz Selidiki Kematian Pegawai Honorer Yahukimo Akibat Serangan Brutal Diduga oleh KKB

Menurut Sunarti, penetapan sekolah penerima bantuan tersebut sepenuhnya merujuk pada data yang dimasukkan oleh masing-masing satuan pendidikan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Sekolah-sekolah ini tidak kami usulkan langsung. Semua ditentukan berdasarkan data Dapodik yang dimiliki masing-masing sekolah,” jelas Sunarti dalam pernyataannya.

Program revitalisasi ini melibatkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pemilihan sekolah yang layak mendapatkan bantuan dilakukan secara ketat berdasarkan validitas dan kondisi faktual yang tercatat dalam sistem tersebut, sehingga pihak daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengganti daftar yang pemerintah pusat telah tetapkan.

Baca Juga:
Dinas Pendidikan Parigi Moutong Gandeng Seniman Lokal Lewat Program GSMS 2025 untuk Perkuat Pendidikan Seni di Sekolah

Sunarti juga menegaskan bahwa daftar sekolah yang sudah ditentukan oleh kementerian tidak bisa diganti, meskipun ada masukan dari masyarakat atau DPRD terkait sekolah lain yang juga membutuhkan.

Perubahan daftar tersebut berisiko membuat bantuan dialihkan ke wilayah lain, sehingga mengurangi kesempatan kabupaten untuk mendapatkan alokasi anggaran.

“Kalau diganti, bantuannya bisa dialihkan ke daerah lain,” sambung Sunarti menekankan pentingnya menjaga keakuratan dan kelengkapan data dalam Dapodik.

Saat ini, ke-23 sekolah yang telah masuk dalam daftar penerima bantuan tengah menjalani proses survei yang dilakukan oleh tim teknis dari kementerian.

Baca Juga:
Kanwil Kemenkum Sulteng Apresiasi Langkah Progresif Pemkab Parigi Moutong dalam Penyempurnaan Regulasi Daerah

Tim ini bertugas untuk menilai kondisi aktual bangunan serta menentukan bentuk dan besaran bantuan yang diperlukan untuk masing-masing sekolah, agar program revitalisasi berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan.

Sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan tersebut tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Parigi Moutong. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Kepala Bidang Kesehatan PPIH dari Debarkasi Makassar Imbau Jemaah Haji yang Tiba dan Alami Gejala Sakit Segera Memeriksakan Diri

Jemaah haji yang telah tiba dan mengalami gejala sakit diimbau Kepala Bidang Kesehatan PPIH dari Debarkasi Makassar untuk memeriksakan diri.

Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong Puji Aksi FKPAPT yang Menanam 1000 Bibit Mangrove di Pesisir Pantai Teluk Tomini

Aksi FKPAPT yang menanam 1.000 bibit mangrove di pesisir pantai Teluk Tomini dipuji oleh Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong.

Polda Bali Sebut Pelaku Penembakan Dua WNA Australia di Badung Diduga Adalah Warga Australia Sendiri

Polisi menemukan titik terang dalam penyelidikan kasus penembakan terhadap dua warga negara Australia di Badung, Bali

Kemendikdasmen Percepat Pemulihan Fasilitas Pendidikan Empat Sekolah di Donggala usai Terdampak Banjir Bandang

Kemendikdasmen RI menyerahkan bantuan kepada guru dan murid yang terkena dampak bencana banjir di Donggala Sulawesi Tengah

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Sumut pada 15-17 Juni 2025, Nelayan Perlu Waspadai Hal ini

BMKG menyampaika potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara pada 15-17 Juni 2025

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;