Sebanyak 50 Narapidana di Sejumlah UPT Lapas dan Rutan Sulsel Mendapatkan Amnesti Presiden

Ket. Foto: Amnesti Presiden Didapatkan 50 Narapidana di Sejumlah UPT Lapas dan Rutan Sulawesi Selatan
Ket. Foto: Amnesti Presiden Didapatkan 50 Narapidana di Sejumlah UPT Lapas dan Rutan Sulawesi Selatan Source: (Foto/ANTARA/HO-Dokumentasi Ditjenpas Sulsel.)

Makassar, gemasulawesi – Sebanyak 50 napi atau narapidana di sejumlah UPT Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dan Rumah Tahanan atau Rutan se-Sulawesi Selatan memperoleh amnesti atau pengampunan hukuman dari Presiden Prabowo Subianto dengan 4 orang di antaranya adalah napi dalam kasus makar.

Dalam keterangannya di Makassar, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menyatakan pemberian amnesti tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti sesuai dengan pertimbangan DPR RI>

Dari data Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan jumlah narapidana yang memperoleh amnesti berdasarkan jenis kejahatan, ODGJ dan kasus ITE masing-masing 1 orang, tindak pidana makar tanpa senjata api 4 orang, untuk pengguna narkotika 37 orang, dan usia di atas 70 tahun sebanyak 6 orang.

Dikutip dari Antara, pemberian amnesti itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPRD menyatakan, DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti serta pemberian abolisi.

Baca Juga:
Bagian dari Upaya Pemerataan Pembangunan, Pemkab Jayapura Percepat Perluasan Akses Jaringan Internet

Selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang menyatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan beberapa fungsi.

Fungsi-fungsi tersebut seperti perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang amnesti sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Amnesti itu diberikan kepada narapidana dan anak binaa dengan kategori, narapidana tindak pidana makar tanpa senjata api, dan narapidana serta anak binaan tindak pidana pengguna narkotika.

Selain itu, narapidana tindak pidana ITE yang melakukan penghinaan kepada Kepala Negara dan/atau Pemerintah, napi dan anak binaan berkebutuhan khusus seperti ODGJ, disabilitas intelektual, penderita paliatif, dan usia di atas 70 tahun.

Baca Juga:
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi dan Angin Kencang di Maluku, 1–4 Agustus 2025

Napi yang mendapatkan amnesti 50 orang, napi yang bebas amnesti 70 orang, napi yang telah bebas sebelum pemberian amnesti 23 orang dengan rincian, bebas murni 2 orang, pembebasan bersyarat 13 orang, dan cuti bersyarat 8 orang. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Bagian dari Upaya Pemerataan Pembangunan, Pemkab Jayapura Percepat Perluasan Akses Jaringan Internet

Perluasan akses jaringan internet ke wilayah-wilayah terpencil dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Mandat Inmendagri di Meja Parigi, Menakar Proyeksi Fiskal Pasca-Jabatan Bupati

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 kini menjadi "kitab suci" bagi Badan Pendapatan Daerah

BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi dan Angin Kencang di Maluku, 1–4 Agustus 2025

BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi disertai angin kencang di sejumlah perairan Maluku pada awal Agustus 2025.

Bank Indonesia Sulut bersama dengan Pemkab Bolaang Mongondow Utara Terus Perkuat Program Pengendalian Inflasi

Bersama dengan BI Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memperkuat program pengendalian inflasi.

Termasuk MBG, 3 Program Nasional Diintegrasikan Pemerintah Kabupaten Sigi

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melakukan integrasi terhadap 3 program nasional di daerah itu, termasuk MBG.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;