Bagian dari Upaya Pemerataan Pembangunan, Pemkab Jayapura Percepat Perluasan Akses Jaringan Internet

Pemerintah Kabupaten Jayapura Mempercepat Perluasan Akses Jaringan Internet ke Wilayah-Wilayah Terpencil
Pemerintah Kabupaten Jayapura Mempercepat Perluasan Akses Jaringan Internet ke Wilayah-Wilayah Terpencil Source: (Foto/ANTARA/Agustina Estevani Janggo)

Jayapura, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, melakukan percepatan perluasan akses jaringan internet ke wilayah-wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintah berbasis digital.

Yunus Wonda, Bupati Jayapura, menyatakan konektivitas internet saat ini menjadi kebutuhan dasar yang penting.

Dia menambahkan terutama untuk mendukung dapodik atau pengisian data pokok pendidikan, sistem informasi kesehatan, dan akses layanan publik lainnya.

Dia menuturkan banyak kampung dan distrik yang masih kesulitan sinyal.

Baca Juga:
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi dan Angin Kencang di Maluku, 1–4 Agustus 2025

“Padahal internet sangat penting untuk menunjang kegiatan sekolah, pelayanan kesehatan hingga pemerintahan,” ucapnya.

Dikutip dari Antara, menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk membangun komunikasi yang aktif bersama dengan Telkomsel dan penyedia layanan lainnya.

Dia menyebutkan hal itu guna mendorong pembangunan menara telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Dia mengatakan penguatan infrastruktur digital bukan hanya untuk kepentingan lokal Kabupaten Jayapura tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

Baca Juga:
Bank Indonesia Sulut bersama dengan Pemkab Bolaang Mongondow Utara Terus Perkuat Program Pengendalian Inflasi

Dia menerangkan tidak dapat berbicara mengenai kemajuan daerah jika koneksi internet saja tidak merata sebab itu pemerintah sangat serius dalam mendorong hal ini serta kementerian yang terkait juga memberikan perhatian yang lebih ke Papua.

Dia menyebutkan pemerintah daerah siap untuk menyediakan lahan serta membantu proses perizinan jika ada pihak swasta atau BUMN yang bersedia membangun jaringan di daerah-daerah blank spot.

Dia mengatakan pemerintah mengajak masyarakat ikut menjaga dan memanfaatkan infrastruktur digital jika jaringan telah tersedia demi mendukung peningkatan kualitas hidup di kampung-kampung.

Dia menyatakan pihaknya dengan akses informasi yang lebih terbuka serta cepat, anak-anak dapat belajar dengan baik, masyarakat bisa lebih produktif, dan pelayanan publik makin efektif. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Mandat Inmendagri di Meja Parigi, Menakar Proyeksi Fiskal Pasca-Jabatan Bupati

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 kini menjadi "kitab suci" bagi Badan Pendapatan Daerah

BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi dan Angin Kencang di Maluku, 1–4 Agustus 2025

BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi disertai angin kencang di sejumlah perairan Maluku pada awal Agustus 2025.

Bank Indonesia Sulut bersama dengan Pemkab Bolaang Mongondow Utara Terus Perkuat Program Pengendalian Inflasi

Bersama dengan BI Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memperkuat program pengendalian inflasi.

Termasuk MBG, 3 Program Nasional Diintegrasikan Pemerintah Kabupaten Sigi

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melakukan integrasi terhadap 3 program nasional di daerah itu, termasuk MBG.

Eks Gubernur Bengkulu Dituntut 8 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp39,6 Miliar

KPK menuntut eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah delapan tahun penjara atas kasus gratifikasi dan pemerasan senilai puluhan miliar rupiah.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;