Polri Operasikan SPPG Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Wilayah

Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Source: (Foto/ANTARA)

Daerah, gemasulawesi - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginformasikan bahwa saat ini tengah dilakukan persiapan untuk mengoperasikan sejumlah fasilitas baru terkait program nasional.

Sebanyak 34 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang dipersiapkan agar dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal.

Fasilitas-fasilitas ini akan mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.

Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo yang menjabat sebagai Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri turut hadir dalam acara peletakan batu pertama dan peluncuran operasional SPPG.

Baca Juga:
WHO Peringatkan Lebih dari 14.000 Pasien di Jalur Gaza Masih Sangat Memerlukan Perawatan Medis Khusus

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan panen jagung yang berlangsung di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam sambutannya pada hari Rabu, Komjen Dedi menyampaikan informasi terkait perkembangan terbaru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dari total 34 unit SPPG yang direncanakan, delapan di antaranya resmi mulai beroperasi pada hari ini.

Dedi menjelaskan bahwa dari 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang memasuki tahap persiapan operasional, delapan di antaranya telah resmi diluncurkan. “Hari ini, ada delapan SPPG yang kita launching.

Baca Juga:
Samsung One UI 7 Diluncurkan dengan Fitur Baru, tapi Pengguna Melaporkan Berbagai Masalah: Ini Cara Mengatasinya

Seluruhnya sudah selesai dibangun dan kini bersiap memberikan layanan Makan Bergizi Gratis kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Ia merinci lokasi SPPG tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti Polres Tulungagung, Polres Payakumbuh, Polres Lima Puluh Kota, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung.

“SPPG lainnya berada di Polresta Bandung, serta tiga unit SPPG yang berada di bawah Divisi Propam Polri di Polres Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul,” tambah Dedi.

Tidak hanya itu, ia menyebutkan bahwa Polri juga tengah menyiapkan pembangunan ratusan unit tambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang proses peletakan batu pertamanya dimulai hari ini.

Baca Juga:
Otoritas Penjajah Israel Melarang Mufti Besar Yerusalem dan Wilayah Palestina Memasuki Masjid Al-Aqsa selama 6 Bulan

“Hari ini akan dilakukan groundbreaking untuk 205 unit SPPG Polri tambahan,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya, masih ada 155 unit SPPG lainnya yang saat ini masih dalam proses penyelesaian konstruksi.

Ia juga menyebutkan, “Saat ini sudah ada 27 SPPG yang telah beroperasi dan memberikan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG).”

Dedi menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam pengoperasian SPPG Polri adalah memastikan keamanan dari setiap paket makanan yang akan diberikan.

Baca Juga:
Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,1–5,2 Persen di 2025, Didorong Konsumsi dan Investasi

Uji sekuriti dilakukan sebelum makanan disalurkan ke para penerima manfaat.

Ia mengimbau kepada seluruh petugas, jika menemui hambatan dalam operasional, agar segera menghubungi Satuan Tugas MBG Polri.

"Silakan hubungi Satgas MBG Polri jika rekan-rekan mengalami kendala dalam operasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Polri telah menyusun buku panduan yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan berdasarkan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:
Dewan Pers Tertibkan Media yang Menyalahgunakan Nama Lembaga Negara

"Kemarin kami mengikuti rapat yang dipimpin staf ahli dari Menko Pangan dan Badan Gizi Nasional. Standar gizinya sudah ditetapkan, dan prosedur operasionalnya juga sudah ada," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses di SPPG dijalankan dengan sistem yang ketat demi menjamin kualitas makanan.

"Mekanismenya dibuat seketat mungkin agar setiap paket MBG tetap sehat dan layak dikonsumsi," kata dia.

"Nantinya, hasilnya akan kami sampaikan sebagai bahan pedoman tambahan," tambahnya. (*/ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Telah Terjadi 147 Kasus, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Lakukan Langkah Penanggulangan Penyakit Malaria

Langkah penanggulangan penyakit malaria dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebab saat ini telah terjadi 147 kasus.

Polisi Tangkap Penjual Miras Oplosan yang Tewaskan Tiga Warga Kediri

Polres Kediri menangkap penjual miras oplosan penyebab tiga warga tewas. Pelaku meracik miras ilegal dan dijerat pasal berat.

Polda Sumsel Latih 180 Personel Hadapi Karhutla Jelang Musim Kemarau

Polda Sumsel melatih 180 anggota hadapi karhutla, melibatkan Manggala Agni dan BPBD, fokus mitigasi, pemadaman, hingga penegakan hukum.

Sebanyak 50 Narapidana di Sejumlah UPT Lapas dan Rutan Sulsel Mendapatkan Amnesti Presiden

50 orang napi atau narapidana di sejumlah UPT Lapas dan Rutan se-Sulawesi Selatan mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Bagian dari Upaya Pemerataan Pembangunan, Pemkab Jayapura Percepat Perluasan Akses Jaringan Internet

Perluasan akses jaringan internet ke wilayah-wilayah terpencil dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;