Dikonfirmasi Terkait Dugaan Permintaan Fee Sepuluh Persen Alasan Dibalik Pengumpulan DPA OPD, Wabup Parigi Moutong Memilih Bungkam

Ilustrasi Pungli Berbalut Permintaan DPA ke sejumlah OPD.
Ilustrasi Pungli Berbalut Permintaan DPA ke sejumlah OPD. Source: Foto/ilustrasi/Freepik

Parigi moutong, gemasulawesi – Wakil Bupati (Wabup) Parigi moutong, Abdul Sahid meminta DPA Organisasi Perangkat Daerah untuk diserahkan sekilas permintaan tersebut terbilang wajar sebagai pimpinan tentu tak masalah untuk melihat DPA dinas.

Namun tidak lama kemudian beredar isu, jika langkah Sahid mengumpulkan DPA diduga untuk memetakan jumlah anggaran tiap dinas untuk menjadi dasar permintaan fee sepuluh persen.

Rumor berkaitan aksi nekat Wabup Parigi moutong ini santer beredar dikalangan eksekutif dan kini menjadi rahasia umum.

Berdasarkan penelusuran media ini kepada sejumlah pihak berkompeten yang sayangnya enggan untuk disebutkan namanya membenarkan ada permintaan DPA ke Dinas.

Baca Juga:
Bukan Hanya Paket Konstruksi, Tender Jasa Konsultan Juga Disinyalir Terjadi Persekongkolan Tender

“Untuk kepentingan apa kita juga belum mengetahui, nanti bisa tanyakan langsung saja kepada beliau,” tutur sumber.

Dalam penelusuran lain media ini ditemukan sejumlah fakta jika langkah aksi kumpul-kumpul DPA OPD tersebut kemungkinan besar dilakukan tanpa persetujuan Bupati Parigi Moutong.

Salah seorang sumber terpercaya media ini mengatakan, bahkan langkah Wabup itu juga diiringi dengan intimidasi.

“Informasi yang saya dapatkan, Wabup sempat nyeletuk pada salah satu dinas jangan hanya Bupati kalian urus, saya sebagai Wabup juga harus jelas berapa persen. Kalau tidak saya akan lawan Bupati,” tutur sumber resmi media ini yang meminta juga tidak disebutkan.

Baca Juga:
BPBJ Terkesan Bebal, Tender Tiga Paket Konstruksi di Parigi Moutong Tahun 2025 Terindikasi Kuat Sarat Persekongkolan Tender

Kondisi ini kata dia, membuat sejumlah OPD merasa tidak nyaman bekerja karena terkesan ada dua matahari pada pemerintahan era kepemimpinan Erwin Burase sebagai Bupatinya.

Menurutnya, Bupati harus mengambil langkah tegas dengan menegur dan memperingatkan Wabup untuk mengetahui Batasan dan kewenangannya.

“Jika hanya beralasan ingin menjalankan fungsi pengawasan bukannya cukup memanggil kepala BPKAD dan Sekda sebagai ketua TAPD untuk memaparkan DPA OPD? Kalau diminta seperti inikan menimbulkan tanda tanya. Isu berkaitan permintaan fee itu benar adanya, nanti coba saja konfirmasi kepada OPD,” arahnya.

Sayangnya berkaitan dengan isu atau rumor tidak baik tersebut Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid memilih bungkam, dan tidak memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang dilayangkan wartawan media ini kenomor pribadinya melalui aplikasi Whatsapp. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Petugas Lapas Parigi Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Botol Sampo

Petugas Lapas Parigi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan senjata tajam yang disamarkan dalam titipan botol sampo.

Polri Operasikan SPPG Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Wilayah

Polri luncurkan dan bangun ratusan SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan standar keamanan dan gizi ketat.

Telah Terjadi 147 Kasus, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Lakukan Langkah Penanggulangan Penyakit Malaria

Langkah penanggulangan penyakit malaria dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebab saat ini telah terjadi 147 kasus.

Polisi Tangkap Penjual Miras Oplosan yang Tewaskan Tiga Warga Kediri

Polres Kediri menangkap penjual miras oplosan penyebab tiga warga tewas. Pelaku meracik miras ilegal dan dijerat pasal berat.

Polda Sumsel Latih 180 Personel Hadapi Karhutla Jelang Musim Kemarau

Polda Sumsel melatih 180 anggota hadapi karhutla, melibatkan Manggala Agni dan BPBD, fokus mitigasi, pemadaman, hingga penegakan hukum.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;