Antisipasi Konflik, Polresta Ambon Dirikan Pos dan Gelar Patroli Gabungan

Aparat tampak berjaga di area yang dianggap rawan di Kota Ambon.
Aparat tampak berjaga di area yang dianggap rawan di Kota Ambon. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Daerah, gemasulawesi – Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease menurunkan personel gabungan Polri dan TNI di beberapa lokasi di Kota Ambon.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya konflik antarwarga yang belakangan terjadi.

Ketegangan diketahui melibatkan masyarakat Desa Kailolo dan Desa Kabauw yang berada di Kecamatan Pulau Haruku.

Wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Maluku Tengah dan kini menjadi perhatian aparat keamanan.

Baca Juga:
Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Nur Rahman, pada Rabu di Ambon menyampaikan langkah pengamanan yang dilakukan.

Menurutnya, pihak kepolisian telah mendirikan tiga pos pengamanan untuk meredam potensi konflik.

Salah satu pos utama dipusatkan di kawasan UIN AM Sangadji, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon.

Lokasi itu dianggap rawan karena banyak ditinggali warga dari kedua desa yang tengah berselisih.

Baca Juga:
Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Rahman mengatakan, “Sebanyak 40 personel gabungan Polri dan TNI ditempatkan di tiga pos pengamanan. Kehadiran mereka untuk mengantisipasi kerawanan sekaligus memastikan aktivitas warga berjalan aman dan normal.”

Selain mendirikan pos pengamanan, aparat juga menggelar patroli gabungan yang melibatkan Polri, TNI, dan Satpol PP di sejumlah wilayah kota.

Kegiatan patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali setelah adanya ketegangan antarwarga di Pulau Haruku.

Tujuannya adalah memperkuat pengawasan sekaligus mencegah konflik meluas ke daerah lain.

Baca Juga:
MRT Jakarta Hidupkan Kembali Harmoni dan Kota Tua dengan Konsep Transit Oriented Development

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meredam potensi kerawanan sosial pascademonstrasi yang sempat terjadi di beberapa wilayah pada akhir Agustus 2025.

Ia mengatakan, “Patroli gabungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif.”

Sementara itu, bentrokan antara warga Desa Kailolo dan Kabauw pecah pada Selasa siang di perbatasan kedua desa, menyebabkan satu orang meninggal dunia serta melukai beberapa warga dari masing-masing pihak.

Untuk itu, polisi juga menjalin koordinasi dengan RT, RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Baca Juga:
Kejati Jatim Tahan Dua Tersangka Korupsi Belanja Hibah dan Pengadaan Barang SMK

Rahman menegaskan, “Hal utama yang perlu diperhatikan adalah masyarakat tidak boleh gampang percaya pada informasi atau kabar bohong yang berpotensi memicu provokasi. Kita semua harus bisa menahan diri agar peristiwa di Pulau Haruku tidak meluas ke Ambon maupun ke wilayah lain di Maluku.” (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Evakuasi Pekerja Terjebak di Tambang Grasberg Freeport Papua

PT Freeport menghentikan operasi sementara untuk mengevakuasi tujuh pekerja yang terjebak longsor di tambang bawah tanah Grasberg Papua.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Mantan Wali Kota Cirebon Ditetapkan Tersangka Korupsi Proyek Gedung Setda

Nashrudin Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung Setda Cirebon, dengan kerugian negara Rp26 miliar.

Enam Prioritas Pembangunan DIY 2026 Fokus Percepatan Ekonomi dan Peningkatan SDM

DIY tetapkan enam fokus pembangunan 2026 untuk percepatan ekonomi, kualitas SDM, tata kelola, dan lingkungan berkelanjutan.

Tiga Jasad WNI Korban Kecelakaan Helikopter di Tanah Bumbu Berhasil Teridentifikasi

Tim DVI Polda Kalsel identifikasi tiga WNI korban helikopter BK117 D3, sementara dua jasad lainnya masih menunggu kepastian.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;