Parigi moutong, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kini tak lagi sekadar mengandalkan setoran pajak konvensional. Lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), otoritas "penarik upeti" di Bumi Khatulistiwa ini mulai membidik potensi besar dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengelolaan aset yang selama ini masih "tidur".
Langkah strategis ini tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Bapenda menyadari bahwa ruang fiskal daerah bakal semakin sesak jika terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.
Pilihannya hanya satu: memacu produktivitas aset daerah agar bisa menyumbang dividen yang nyata bagi kas daerah.
Baca Juga:
Membangun Desa Pesisir Melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih
Siasat Mengolah Kekayaan Daerah
Dalam dokumen yang diperoleh, Bapenda menaruh perhatian khusus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini mencakup penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha maupun optimalisasi pemanfaatan aset lainnya.
Fokusnya adalah mengubah aset-aset pasif menjadi mesin penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Perlu adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan asli daerah melalui pengelolaan kekayaan yang dipisahkan agar memberikan kontribusi maksimal," ungkap Kepala Bapenda Moh Yasir.
Baca Juga:
Sekretariat Bapenda, Dirigen di Balik Dapur Fiskal Parigi Moutong
Upaya ini merupakan bagian dari misi besar mewujudkan kemandirian fiskal yang selama ini kerap terhambat oleh tata kelola aset yang belum profesional.
Antara Potensi dan Realisasi
Di bawah koordinasi Bidang Pengembangan Potensi dan Evaluasi, Bapenda akan melakukan pemetaan ulang terhadap profil aset daerah.
Strategi "jemput bola" tak hanya berlaku untuk wajib pajak, tapi juga untuk memastikan setiap investasi daerah di berbagai sektor memberikan imbal balik (return) yang sesuai target.
Namun, mengelola aset daerah bukanlah perkara mudah. Seringkali, data aset yang tumpang tindih dan koordinasi antar-lembaga yang lemah menjadi batu sandungan.
Renstra 2024-2026 mencoba memangkas kerumitan itu dengan menekankan sinergitas perencanaan agar alokasi sumber daya tidak mubazir.
Kini, tantangan bagi Bapenda adalah membuktikan bahwa aset-aset tersebut bukan justru menjadi beban belanja pemeliharaan, melainkan "ladang emas" yang mampu membiayai layanan publik secara mandiri.
Tanpa eksekusi yang tajam, target optimalisasi aset ini terancam hanya berakhir sebagai angka-angka cantik dalam kolom proyeksi anggaran. (adv)
