Parigi moutong, gemasulawesi – Kabut ketidakpastian sering kali menyelimuti meja birokrasi saat pucuk pimpinan berganti. Namun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong emoh terjebak dalam kelesuan transisi.
Lewat Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, instansi ini memasang kuda-kuda agar pundi-pundi daerah tak ikut "pensiun" pasca-berakhirnya masa jabatan bupati pada 2023.
Masa transisi kepemimpinan daerah—sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021—menjadi ujian nyali bagi para pengumpul pajak di Bumi Khatulistiwa. Tanpa nakhoda definitif saat itu, kebijakan fiskal daerah rawan kehilangan arah dan daya gedor.
Baca Juga:
Polda Bali Hentikan Penyelidikan Kasus Royalti Mie Gacoan, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif
Menjaga Suhu Pendapatan
Bapenda menyadari bahwa stagnasi adalah ancaman nyata. Dalam dokumen setebal puluhan halaman tersebut, ditekankan bahwa stabilitas pendapatan harus dijaga lewat sistem yang mapan, bukan sekadar bergantung pada kebijakan politik sesaat.
Strateginya: memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih "jauh panggang dari api".
"Renstra ini menjadi pedoman agar tidak terjadi kekosongan arah pembangunan, khususnya dalam penggalian sumber-sumber pendapatan," ungkap Kepala Bapenda, Moh Yasir.
Dengan kata lain, Bapenda sedang membangun benteng agar ritme pengumpulan pajak dan retribusi tetap panas meski suhu politik sedang mendingin.
Baca Juga:
Doktrin Baru Pendapatan Parigi Moutong, Menakar Kompas Fiskal 2024-2026
Otonomi di Tengah Ketidakpastian
Salah satu poin krusial dalam masa transisi ini adalah memastikan integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Bapenda memacu digitalisasi agar transparansi tetap terjaga dan ruang-ruang gelap yang rawan kebocoran fiskal bisa ditutup rapat.
Namun, menggerakkan mesin birokrasi di tengah ketidakpastian jabatan bukanlah perkara mudah. Tantangan sesungguhnya adalah moralitas dan konsistensi aparat di lapangan. Jika para juru pungut ikut-ikutan "wait and see" melihat arah angin politik, maka target kemandirian daerah bakal meleset jauh.
Renstra 2024-2026 kini menjadi satu-satunya pegangan agar kas daerah Parigi Moutong tidak ikut-ikutan lesu di tengah hajatan transisi. (adv)
