Parigi moutong, Gemasulawesi - Ancaman kerawanan pangan dan benang kusut data penerima bantuan sosial mendesak penanganan konkret dari pemerintah daerah.
"Program ini diharapkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, hingga meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong, Sofiana, di kantornya, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Langkah penyelamatan ruang dapur sekolah kini memicu perhatian publik. Aparat Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mendadak ikut diterjunkan langsung mengawasi mutu bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga:
Demi Tampung Ribuan Anak, Cetak Biru Sekolah Rakyat Parigi Moutong Alami Perombakan
Inisiatif bernama Jaksa Jaga Dapur MBG ini difokuskan pada pengawasan ketat mutu, keamanan, serta kebersihan bahan pangan dari ancaman bahaya residu pestisida. Lintas instansi pun membagi tugas guna memastikan hidangan anak sekolah benar-benar aman dikonsumsi.
Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada pemenuhan gizi, Dinas Pendidikan mengurus data penerima manfaat, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengelola instalasi pengolahan air limbah.
Skema ketahanan pangan daerah ini diproyeksikan masuk dalam prioritas anggaran tahun 2027. Sektor distribusi bahan pokok siap digenjot lewat Gerakan Pangan Murah guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Bantuan bibit tanaman cepat panen seperti cabai, terong, serta jagung bakal dibagikan gratis demi memperkuat ketersediaan bahan pangan skala rumah tangga.
Pemetaan zona merah kerawanan pangan telah menetapkan 14 titik wilayah terpencil sebagai sasaran utama kucuran beras, telur, minyak goreng, gula, susu, hingga abon dari APBD.
"Kami juga merencanakan pendampingan kelompok tani jagung dengan luas lahan sekitar lima hektare," kata Sofiana.
Pendampingan tersebut mencakup pasokan bibit unggul, pupuk, alat pertanian kultivator, hingga pembangunan lantai jemur gabah demi mendongkrak daya saing beras lokal.
Sektor edukasi konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman dibangkitkan kembali dengan menggandeng Tim Penggerak PKK serta Dinas Pendidikan untuk menekan angka stunting.
Baca Juga:
Nasib Nelayan Parigi Moutong Bakal Berubah, KKP Kucurkan Dana Fantastis Rp36,7 Miliar
Gerakan Stop Boros Pangan turut ditanamkan sejak dini di sekolah agar anak-anak tidak lagi membiasakan diri membuang makanan secara cuma-cuma.
Di tengah gempuran program baru, masalah klasik pendataan bansos nasional justru kembali mencuat ke permukaan.
Sebanyak 24 kepala keluarga di Kecamatan Palasa dan Ongka Malino mendadak dicoret dari daftar penerima bantuan pangan periode Oktober hingga Desember.
Petugas lapangan mendapati puluhan warga penerima bantuan desil 1 hingga desil 4 tersebut sudah tidak lagi berdomisili di lokasi terdata.
"Akurasi data sangat diperlukan agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan," pungkas Sofiana.
