Nelayan Kabupaten Donggala Keluhkan Sulit Surat Izin Melaut

<p>Nelayan Donggala (Foto Istimewa)</p>
Nelayan Donggala (Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Nelayan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, keluhkan pembuatan surat izin kapal melaut dan jarak tangkap juga hanya 12 mil, saat ini nelayan di Donggala mengurus izin melaut ke Makassar dan Bitung.

Nelayan Donggala mengakui, tidak hanya dari segi perizinan, mereka kerap terkendala jatah distribusi solar dan infrastruktur pelabuhan yang tidak merata.

Hal itu disampaikan Marwan H. Arsyad, perwakilan nelayan Donggala, rombongan Komisi IV DPR RI yang diketuai Rusdi Masse Mappasessu, saat berkunjung ke UPT Pelabuhan Perikanan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, dimana berlangsung pembicaraan yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat dan para nelayan setempat, Kamis 14 Juli 2022.

“Kami juga ingin pengurusan izin melaut itu bisa dilakukan di Sulawesi Tengah,” harap Marwan.

Baca: Ratusan Hewan Ternak di Sulawesi Selatan Terpapar Wabah PMK

Ketua Tim Rusdi Masse Mappasessu yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan akan menyampaikan aspirasi nelayan Donggala ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia tidak ingin kehadiran Komisi IV di Donggala sia-sia.

Ia mengatakan, melalui pertemuan ini kami akan menyampaikan aspirasi kelompok nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami tidak ingin pulang dari sini tanpa hasil.

Politisi dari Fraksi NasDem ini mengatakan pada tahun 2023 akan dibangun pelabuhan perikanan donggala dengan anggaran sebesar Rp 14 Miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Moh. Arif Latjuba berharap Sulawesi Tengah diberikan kewenangan agar mempermudah nelayan yang keluhkan izin melaut dengan mempermudah akses izin dan pelayanan bagi nelayan.

Selain keluhkan buat surat izin kapal melaut, Arif juga menyinggung kebutuhan solar untuk para nelayan. Dia mengatakan, kebutuhan solar nelayan Donggala 120.000 ton per bulan. Namun yang tersedia hanya 40 ton per bulan.

“Di sini Donggala, banyak jerigen hanya digunakan untuk bermain sepak bola karena tidak ada isinya. Akhirnya banyak kapal nelayan yang terparkir karena tidak ada solar,” ucap Arif. (*/Ikh)

Baca: Kedapatan Bawa Sabu, Oknum ASN Gorontalo Ditangkap Polisi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Siaga Level III, Gunung Awu Masih Dalam Fase Krisis Seismik

Berita Sulawesi Utara, gemasulawesi – Siaga level III, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, masih dalam fase krisis seismik. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Gunung Api PVMBG Oktory Prambada melalui aplikasi percakapan dari Manado, Kamis 14 Juli 2022. &#8220;Hal ini terkait [&hellip;]

Rapat Pleno Calon Pelaksana Sekolah Penggerak Parigi Moutong

Rapat pleno membahas penetapan kepala sekolah calon pelaksana Program Sekolah Penggerak, yang di gelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyuluhan Stunting, Upaya TP-PKK Guna Menekan Stunting

Penyuluhan stunting, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Parigi Moutong dalam upaya guna

Pemkot Makassar Fokus Kembangkan UMKM di Lorong Wisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi memfokuskan kembangkan UMKM lorong

Banjir di Buol Sulawesi Tengah Rendam Puluhan Rumah Warga

Banjir di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 12 Juli 2022 merendam puluhan rumah warga. Peristiwa yang

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;