Sulawesi tengah, gemasulawesi.com– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Longki Djanggola akan menegur dengan tegas PT. KNK terkait aktivitas tambang illegal yang dilakukan di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
“Surat teguran akan ditembusi kepada Kapolda dan Kajati. Teguran diberikan karena ijin operasional produksi sampai saat ini belum pernah diterbitkan. Dan PT. KNK belum bisa melakukan operasional produksi tambang disana,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, saat menerima kunjungan DPRD Parigi Moutong, di ruang kerja Gubernur, Kamis, 23 Januari 2020.
Setelah mendengarkan penjelasan Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan, ia menegaskan operasional produksi tambang PT. KNK di Moutong adalah illegal.
Selain PT. KNK, ada juga pihak tertentu yang melakukan pertambangan liar di wilayah sehingga diharapkan kepada Ketua DPRD dan Pemda dapat mengatasi operasional pertambangan liar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Sayutin Budianto mengatakan, kondisi warga Lobu Kecamatan Moutong yang memprihatinkan bahwa akibat operasional Tambang PT. KNK.
“Seluas 800 ha sawah sudah rusak, sedangkan yang tidak berfungsi 500 ha. Kemudian 300 ha masih dapat berfungsi. Diharapkan solusi dari Gubernur untuk mengatasi permasalahan itu,” tuturnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong melaksanakan peninjauan ke lokasi terdampak sawah yang terendam lumpur dari aktivitas tambang illegal.
Peninjauan itu buntut dari laporan warga kepada salah satu Anleg DPRD Parigi Moutong, Arifin Dg Palalo yang terungkap dalam sidang paripurna DPRD 8 Januari 2020.
“Sekitar 1.700 hektar sawah di kecamatan kami jadi rusak. Kondisi itu membuat petani menjerit,” ungkapnya.
Petani lanjut dia, mengeluhkan luberan lumpur tambang yang saat ini sudah masuk hingga ke area persawahan. Akibatnya, hasil pertanian terutama produksi beras di wilayah itu menurun drastis.
Mereka dirugikan secara materil. Pasalnya, untuk menanam padi di areal ribuan hektar persawahan, petani mengeluarkan dana tidak sedikit jumlahnya. Pertanian adalah sumber mata pencaharian warga, walaupun hanya sedikit keuntungan yang bisa didapatkan dari produk beras.
“Luas areal pertambangan Moutong yang dikelola warga negara asing asal Korea, hingga saat ini sudah hampir mendekati arel irigasi. Lebih tepatnya sekitar 100 meter lagi. Itulah salah satu faktor penyebab masuknya lumpur tambang ke areal persawahan di wilayah itu,” tutupnya. (***)
Baca juga: Lima Point Penting Rakor Perencanaan Pembangunan Parigi Moutong 2021
