Parigi moutong, gemasulawesi.com– Terasa memberatkan pedagang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengajukan usul menurunkan tarif retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan atau TPI.
“Guna menarik retribusi dari pedagang pengumpul di TPI Parigi Moutong. Sebaiknya, presentase retribusi diturunkan dari sebelumnya 1,5%,” ungkap Kepala bidang (Kabid) Budidaya DKP Parigi Moutong, I Made Kornelius, saat rapat dengan Pansus Perda DPRD di kantor DPRD, Senin 9 Maret 2020.
Ia melanjutkan, pihaknya menawarkan dua opsi yaitu menurunkan presentasenya atau memakai sistem list. Menurutnya, sistem itu lebih mudah dan tidak menyusahkan petugas lapangan di TPI, sehingga prosesnya berjalan lancar.
Demikian juga, retribusi bisa dipungut dari izin uji tambak yang selama ini diklaim menjadi kewenangan provinsi. Namun, berdasarkan hasil studi banding di beberapa kabupaten, izin tambak boleh dikeluarkan Pemerintah daerah.
DKP Kabupaten Parigi Moutong, tahun ini akan menambah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sumber yang dinilai potensial.
“Kami meminta ada Perda yang lebih kongkret sebagai landasan untuk menarik retribusi. Sehingga, terhindar dari pungutan liar,” jelasnya.
Kemudian, menjadi polemik adalah penentuan garis pantai yang ditentukan pasang tertinggi. Sementara, air pasang tertinggi itu ukurannya sejauh mana laut pasang mengalir.
Contohnya, di kawasan tambak itu ada sungai, irigasi sejauh mana air pasang itu mengalir sampai disitu titik nolnya. Intinya, pasang surut adalah pemisah antara darat dan lautan. Ketika ada saluran irigasi, itu diartikan lurus. Jadi pada aturan ini pihaknya mengusulkan izin usaha budidaya air payau.
Selain itu kata dia, retribusi di pos-pos selama ini dinilai belum optimal dikarenakan beberapa faktor. Misalnya, tidak diketahui jenis ikan yang melintas, jumlahnya berdasarkan timbangan. Bahkan, terkadang yang melintas menggunakan sepeda motor tidak mau berhenti di pos.
“Perlu ada solusi terkait itu, bagaimana caranya petugas dilapangan bisa mengumpulkan PAD dengan cara yang baik dan benar,” kata dia.
Sementara itu ketua Pansus, H.Suardi, mengatakan, sepengetahuannya usaha tambak merupakan salah satu sumber PAD potesial yang masih banyak terlewatkan DKP. Padahal ada banyak hasil perikanan yang dijual hingga keluar daerah dari hasil usaha tambak.
“Saya ini juga pelaku tambak, jadi saya tau persis itu. Itu bisa dikaji kembali bagaimana pengelolaannya selama ini,” tutupnya.
Baca juga: Lombakan 10 Kelas, Ini Jadwal Kejuaraan Pacuan Kuda Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
