Dinkes Gelar Peningkatan SDM Pengelola Puskesmas Parigi Moutong

<p>Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Tradisional Puskesmas.</p>
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Tradisional Puskesmas.

Parigi moutong, gemasulawesi.comDinas kesehatan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia atau SDM pengelola Puskesmas.

“Kegiatan ini terkhusus untuk pengelola kesehatan tradisional Puskesmas di seluruh Kabupaten Parigi Moutong,” ungkap Kepala dinas (Kadis) Kesehatan Parigi Moutong, Revi J.N Tilaar, saat pembukaan pertemuan peningkatan kapasitas pengelola kesehatan tradisional Puskesmas, di Hotel Lidya, Senin 9 Maret 2020.

Ia melanjutkan, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya, agar dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan warga.

Tujuan itu juga termuat dalam RPJPN 2005-2025. Salah satu muatannya adalah program Indonesia Sehat. Paradigma sehat dilakukan dengan pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan kesehatan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan warga.

Salah satu strategi pembangunan kesehatan adalah mendorong warga agar mampu memelihara kesehatannya. Serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri.

“Pelayanan kesehatan tradisional yang dikembangkan di Puskesmas, memanfaatkan keterlibatan warga untuk memelihara kesehatan secara mandiri,” jelasnya.

Baca Juga: Parigi Moutong Usulkan Reward Peraih Penghargaan Polygon

Menurutnya, pelayanan kesehatan tradisional adalah arah kebijakan yang memperkuat upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit serta pemberdayaan warga.

Orientasi pelayanan kesehatan tradisional kata dia, adalah upaya menyehatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Hal itu lanjut dia, sejalan dengan PP nomor 103 tahun 2014 pasal 70, tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jelasnya, warga dapat dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan.

“Warga diharapkan dapat berkunjung ke Puskesmas untuk konsultasi masalah kesehatannya dan bukan untuk mengobati sakitnya,” terangnya.

Konsultasi masalah kesehatan ke Puskesmas lanjut dia, dalam rangka untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif.

Ia menambahkan, dengan melakukan asuhan mandiri dapat diartikan telah ada upaya merubah paradigma pengobatan kuratif menjadi promotif dan preventif. Sehingga, bermanfaat untuk efesiensi dan efektifitas bagi keluarga. Dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.

Baca juga: Ini Lima Protokol Kesehatan Cegah Penyebaran Corona di Lingkungan Sekolah

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Ini Lima Protokol Kesehatan Cegah Penyebaran Corona di Lingkungan Sekolah

Cegah penyebaran Covid-19 akibat virus corona, pemerintah terbitkan lima protokol kesehatan di institusi pendidikan. Berita, Poso Palu dan Banggai

Satu Siswa Bolano Parigi Moutong Terkena Panah Wayer

Salah satu siswa di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, terkena panah wayer. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah.

Dugaan Langgar Kode Etik, Panwaslu Periksa PPK Bolano Parigi Moutong

Dugaan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, Panwaslu periksa PPK Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Ratusan KK Tervalidasi Siap Terima Dana Stimulan Gempa Parigi Moutong

BPBD Parigi Moutong sebut ratusan KK tervalidasi siap terima dana stimulan pasca bencana gempa. Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Penuhi Penilaian Adipura Parigi Moutong, DLH Benahi Objek Ini

DLH Parigi Moutong sedang memenuhi kriteria penilaian Adipura. Pembenahan pemukiman pesisir dan hutan kota. Berita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;