Petani Sulteng Didorong Tanam Cabai Atasi Inflasi

<p>Ket Foto: Gerakan Tanam Cabai Untuk Atasi Inflasi (Foto/Facebook Mohamad Hamdin)</p>
Ket Foto: Gerakan Tanam Cabai Untuk Atasi Inflasi (Foto/Facebook Mohamad Hamdin)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Petani Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) didorong untuk tanam cabai atasi inflasi, apalagi komoditas itu dapat tumbuh dengan cepat juga cepat panen.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura saat kegiatan menanam cabai di Kabupaten Morowali Utara, Minggu 23 Oktober 2022.

“Dengan tanam cabai merupakan salah satu solusi untuk atasi inflasi di daerah karena prosesnya cepat tumbuh dan berbuah,” ucap Rusdy Mastura.

Ia menjelaskan, bukan berarti petani yang secara konsisten menanam produk unggulan akan berubah. Petani yang fokus pada tanaman hortikultura harus memperbanyak produksi cabai untuk membantu pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Maka ia meminta kepada para kepala daerah provinsi untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang berpotensi untuk diolah untuk menumbuhkan hasil pertanian, termasuk lahan tidur.

Untuk mendukung akses permodalan petani, kepala daerah juga diminta membantu petani memperoleh pinjaman dari bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalin kerjasama dengan perbankan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“KUR sangat membantu masyarakat dalam mengumpulkan modal untuk mengembangkan usahanya, termasuk bertani,” ucap Rusdy.

Menurut Badan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulawesi Tengah, produksi cabai rawit provinsi ini akan mencapai 21.757 ton pada tahun 2021. Angka ini turun dari tahun 2020 sebesar 25.042 ton. Daerah sentra tanaman berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una-una, Poso, Morowali, Buol, Banggai dan Donggala.

Sedangkan produksi cabai merah pada tahun 2021 sebanyak 6.338 ton, dengan lokasi di Parigi Moutong, Poso, Donggala, Morowali, Sigi dan Kota Palu.

Baca: Pasien Anak Probable Gagal Ginjal Akut di Gorontalo Meninggal

Ia menambahkan, pembangunan sektor pertanian sejalan dengan konsep Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendes PDTT) melalui program Smart Village atau pembangunan desa berbasis tentang penerapan teknologi tepat guna yang juga sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rusdy mengatakan, program ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara bertani yang baik, dan peluang pasar hasil pertanian. (*/Ikh)

Baca: Longsor di Majene, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

 

...

Artikel Terkait

wave

Longsor di Majene, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan

Longsor di Majene, aparat kepolisian Polres Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berlakukan sistem buka tutup jalan Trans-Sulawesi di Desa Onang

Komisioner KPU Parigi Moutong Pilih Angkut Motor Ketimbang Tim Verifikator

Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Misbah pentingkan angkut motor pribadinya di

Daerah Pelosok Parigi Moutong Jadi Objek Verifikasi Keanggotaan Parpol

Daerah pelosok di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah jadi sasaran kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik

Polisi Bekuk Pelaku Pembunuhan Bayi Perempuan di Maros

Kepolisian Resor (Polres) Maros berhasil bekuk seorang pria berinisial R 23 tahun diduga pelaku pembunuhan keponakannya bayi berusia tiga

Gubernur Sulawesi Selatan Resmi Buka Porprov XVII di Sinjai

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII tahun 2022 di Lapangan Andi Bintang

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;