Terkait Stadion, Anies Baswedan Bandingkan Makassar dan Jakarta

<p>Ket Foto: Anie Baswedan saat berkunjung ke Makassar (Foto/Instagram/@Syaharuddin_Alrif1)</p>
Ket Foto: Anie Baswedan saat berkunjung ke Makassar (Foto/Instagram/@Syaharuddin_Alrif1)

Sulawesi selatan, gemasulawesi – Dalam lawatan Anies Baswedan beberapa waktu lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dipantau dari akun Instagram @info_kejadian makassar, Rabu 13 Desember 2022, sempat melakukan beberapa agenda.

Salah satunya adalah arahan Anies Baswedan dalam dialog bersama intelektual lintas kampus di Empang Panaikang, Kecamatan Tello, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu pula warga Makassar meneriaki  Aanies Baswedan terkait Stadion di Makassar. Pasalnya sampai kini polemik Stadion Mattoangin belum juga usai. Oleh sebab itu, sampai sekarang Makassar tidak memiliki Stadion.

Baca: Ada Sengketa Lahan, Pemprov Sulsel Berhati-hati Membangun Stadion Mattoangin

“Pak Anies, Stadion Mattoangin,” teriakan salah seorang warga ditengah kepadatan massa, ketika Anies Baswedan berada di lokasi.

Menanggapi hal demikian Anies Baswedan membandingkan Makassar dan Jakarta. Anies Baswedan menagatakan, setiap kota besar semestinya harus memiliki stadion berstandar internasional seperti yang ada di DKI Jakarta, yakni Jakarta International Stadium (JIS).

Anies Baswedan pun melanjutkan, jika di Jakarta Stadionnya telah selesai dibangun. Kendati begitu, Anies Baswedan mengaku, JIS tidak harus menjadi ukuran. Ia juga menyampaikan,  yang terpenting ada stadion yang sesuai standar.

Baca: Kendati Kasus Covid di Sulawesi Utara Turun, Pemerintah Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

“Ini dia (termasuk stadion). Alhamdulillah, kalau bicara Jakarta sudah jadi stadionnya. Ini juga merupakan salah satu yang perlu kita kerjakan,” ujar Anies Baswedan.

Dalam kegiatan itu, terlihat Anies Baswedan didampingi mantan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, anggota DPD RI Tamsil Linrung, sampai Sekretaris DPW NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif. Hadir pula beberapa dosen dari sejumlah perguruan tinggi Makassar, relawan, hingga warga setempat.

Anies mulai berdialog dengan memaparkan isu yang tengah dihadapi Indonesia, hingga menanggapi masalah keberadaan Stadion Mattoangin yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca: Batas Waktu Terakhir BSU Melalui Kantor POS 20 Desember

Diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengaggarkan Rp 60 miliar untuk pembangunan ulang Stadion Mattoangin. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kejari Bone Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, musnahkan barang bukti perkara pidana yang telah memiliki kekuatan

Pengganti Batubara, PLTU Jeneponto Manfaatkan Limbah Petani

Pengganti batubara, PT PLN (Persero) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Parigi Moutong Beri Penghargaan Juara Krenova

Bappelitbangda Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, beri penghargaan kepada juara lomba Kreasi dan Inovasi (Krenova) bagi Masyarakat

Pemkot Palu Sebut Pasar Murah Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pasar murah merupakan strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan

Wabup Parigi Moutong Terima DIPA dan TKD 2023

Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terima DIPA serta TKD 2023 yang dilaksanakan langsung oleh kanwil

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;