Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mendapatkan pemberitahuan SK itu 12 hari setelah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga surat keputusan (SK) pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani terlambat diserahkan.
Baca: Menko PMK Sebut Tidak Ada Larangan Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Pemberhentian Abdul Hayat jadi Sekda Sulawesi Selatan terdapat dalam SK Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2022. Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2022.
“Pemprov Sulawesi Selatan tersebut baru menerima pemberitahuan agar mengambil SK tanggal 12 Desember 2022, baru tanggal 13 Desember diberikan ke Abdul Hayat,” terang Plt Kepala BKD Sulsel Imran Jausi, Kamis 15 Desember 2022.
Baca: Nabila Ishma Belum Melupakan Pesan Eril Putra Ridwan Kamil
Menurutnya, penyerahan SK harus melalui beberapa tahapan. Imran menyebutkan SK pencopotan Abdul hayat Gani tidak dapat langsung diserahkan begitu saja.
“Itu SK tidak langsung diberikan, karena Keppres itu mesti ada pengantarnya. Tidak pernah itu ada SK langsung ditandatangani kemudian langsung diberikan. Karena itu merupakan SK Presiden,” jelas Imran.
“Itu dibuatkan pengantar agar diteruskan ke Pemprov untuk pengantarnya. Kemudia itu SK dibuat tanggal 6 (Desember),” lanjutnya.
Baca: Tetap Menghormati, Tapi Ogah Baikan! Perselisihan Marc Marquez dengan Valentino Rossi
Imran menyebutkan, semestinya Abdul Hayat tak boleh lagi bertugas usai diterbitkanya SK itu dari 30 November 2022. Tetapi dia mengaku belum mengetahui bahwa SK-nya telah ditandatangani presiden.
“Iya benar, cuma persoalannya, (kita) belum mengetahui jika ada SK pemberhentian. Kami Pemprov saja belum mengetahui bila tanggal 30 sudah ditandatangani,” tutur Imran.
“Kemudian kami teruskan itu setelah ada penyampaian melalui staf sekretaris negara. Berdasrkan staf sekretaris negara memberitahukan kami dengan ada surat pengantarnya,” jelasnya.
Baca: Pertama di Indonesia, Unhas Luncurkan Mata Kuliah Kesejahteraan Hewan
Sebelumnya, kuasa hukum Abdul Hayat, Yusuf Gunco ikut bereaksi terkait proses pencopotan kliennya selaku Sekda Sulawesi Selatan. Menurutnya proses pencopotan itu cacat administrasi sebab tidak dilengkapi dasar juga alasan Abdul Hayat diberhentikan.
“Masa tiba – tiba memberhentikan tanpa ada alasan konsideran yang ada di surat pemberhentian Sekda. Ini itu pasti cacat administrasi melihat prosedur seorang penggantian Sekda,” ujar Yusuf saat konferensi pers di Makassar beberapa waktu lalu.
Yusuf Gunco mempertanyakan SK Presiden tentang pemberhentian Sekda yang ditetapkan tanggal 30 November 2022. Sementara Abdul Hayat baru mendapatkannya pada Selasa Desember 2022 kemarin.
Baca: Menggiurkan! Hadiah Juara Piala Dunia 2022 Bikin Bergelimang Harta
“Kemarin sore diserahkan langsung Pak Gubernur pada Pak Sekda. Yang sebenarnya menurut aturan berlaku, surat ini seharusnya ada di tangan Pak Sekda sejak 30 November 2022 sesuai dengan penetapan,” ujar Yusuf. (*/NRU)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
