Menko PMK Sebut Tidak Ada Larangan Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Muhadjir Effendi Menko PMK. (Foto/instagram/@muhadjir_effendy)

Nasional, gemasulawesi – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada larangan untuk merayakan 2022 dan 2023, baik dari segi kegiatan ibadah maupun perayaan.

“Untuk tahun ini tidak ada larangan,” kata Muhadjir dalam rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan 2022 dan 2023 di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 16 Desember 2022.

Walaupun tidak ada larangan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.

Baca: Nabila Ishma Belum Melupakan Pesan Eril Putra Ridwan Kamil

“Namun, ketentuan tetap berlaku, bahkan dalam pelaksanaan ibadah; namun pada prinsipnya untuk tahun ini, perayaan dan  diperbolehkan”, tambahnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh jajaran Polri maupun TNI akan tetap waspada dalam pelaksanaan pengamanan. Polri juga akan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan kemasyarakatan (ormas) serta organisasi kepemudaan untuk berperan dalam pengamanan dan Tahun Baru, teman Banser Ansor akan hadir agar acara ini dapat berjalan dengan baik”, kata Sigit.

Selain itu, tim penanggulangan terorisme dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri juga bersiaga tinggi, agar rangkaian kegiatan libur  dan  tetap berjalan lancar. 

Baca: Pertama di Indonesia, Unhas Luncurkan Mata Kuliah Kesejahteraan Hewan

Menteri Ibadah Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, pelaksanaan ibadah pun tidak ada batasan. 

Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, kata Yaqut, undang-undang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masuk level 1, artinya ada kebebasan kegiatan masyarakat yang terukur.

“Untuk tempat ibadah, kami batasi maksimal 100%. Artinya, tidak boleh ada tempat ibadah yang akan menggelar kebaktian  di kemudian hari dengan memasang tenda di luar untuk beribadah. Menurut Peraturan PPKM, masih 100% diperbolehkan, tapi mungkin tidak lagi,” ujar Yaqut terkait

Baca: BPN dan Pemkot Palu Gelar Rakor Penuntasan Konsolidasi Lahan Huntap Petobo

Selain Muhadjir dan Yaqut, Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Umum (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Sementara itu , perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG ), Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Pertamina. (*/KSD)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.