BPN dan Pemkot Palu Gelar Rakor Penuntasan Konsolidasi Lahan Huntap Petobo

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Doni Janarto W Foto/Facebook Kantor Pertanahan Kab Donggala)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota (Pemkot) , gelar rapar koordinasi penuntasan lahan untuk pembangunan hunian tetap () korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan dengan luas 14,8 hektare dan telah diserahkan pemerintah kota setempat.

Kanwil BPN Sulteng Doni Janarto W mengatakan dalam rapat penyelesaian kegiatan lahan (Hunian Tetap) di , Kamis, proses ini dilakukan sejak tahun 2021 dinilai dengan membentuk tim koordinasi dan kelompok pelaksana, kemudian melakukan pendataan fisik dan hukum hingga Desember 2022 penerbitan keputusan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat.

Tahap terakhir, Tanah (KT), Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Kantor Pertanahan Kota dengan 500 bidang tanah bersertifikat tahun ini.

Yang mana, juga dari , 25 persen dari setiap petak dialokasikan untuk pembangunan bagi korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan , Kecamatan Selatan.

Baca: Kasus Pungli BPN Palu, Kejati Sudah Punya Calon Tersangka

“Tahun anggaran 2023 memasuki tahap pembangunan yang terdiri dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk hunian terencana,” kata Doni.

Kegiatan KT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Tanah, dimana kegiatan tersebut juga dilakukan perancangan dari dua model yaitu desain bidang KT dan bidang tanah .

Dengan demikian, dari target 500 KT bidang, telah tersertifikat 365 bidang untuk peserta , 33 bidang dengan luas lebih dari 12 ribu hektar telah tersertifikat antara lain jalan, tempat ibadah, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau yang telah ditindaklanjuti dengan sertifikat hak pakai, serta 102 bidang tanah bersertifikat warga terdampak bencana (WTB) yang terdaftar di .

Baca: BPN Bayar Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bendungan Warga Gowa

“Selain itu, pembuatan sertifikat bagi 563 penduduk tetap WTB dari total 665 penduduk yang terdaftar sebagai penghuni tetap akan selesai pada tahun berikutnya,” kata Doni.

Wali Kota Hadianto Rasyid menyatakan pihaknya terus memantau proses pembangunan ke depan setelah penyerahan lahan BPN kepada Pemkot agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bahwa menurut informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan bagi masyarakat terdampak gempa dan likuifaksi diperkirakan akan dilakukan pada Januari 2023.

Baca: BPN Disebut Jadi Harapan Urai Sengkarut Pangan di Indonesia

“Pencapaian tujuan ini berkat kerjasama yang kita bangun antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap apa yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sehingga para penyintas dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak,” pungkas Hadianto. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.