BPN dan Pemkot Palu Gelar Rakor Penuntasan Konsolidasi Lahan Huntap Petobo

<p>Ket Foto: Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Doni Janarto W Foto/Facebook Kantor Pertanahan Kab Donggala)</p>
Ket Foto: Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Doni Janarto W Foto/Facebook Kantor Pertanahan Kab Donggala)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, gelar rapar koordinasi penuntasan konsolidasi lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan Petobo dengan luas 14,8 hektare dan telah diserahkan pemerintah kota setempat.

Kanwil BPN Sulteng Doni Janarto W mengatakan dalam rapat penyelesaian kegiatan konsolidasi lahan Petobo Huntap (Hunian Tetap) di Palu, Kamis, proses ini dilakukan sejak tahun 2021 dinilai dengan membentuk tim koordinasi dan kelompok pelaksana, kemudian melakukan pendataan fisik dan hukum hingga Desember 2022 penerbitan keputusan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat.

Tahap terakhir, Konsolidasi Tanah (KT), Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Kantor Pertanahan Kota Palu dengan 500 bidang tanah bersertifikat tahun ini.

Yang mana, juga dari program konsolidasi, 25 persen dari setiap petak dialokasikan untuk pembangunan huntap bagi korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Baca: Kasus Pungli BPN Palu, Kejati Sudah Punya Calon Tersangka

“Tahun anggaran 2023 memasuki tahap pembangunan yang terdiri dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk hunian terencana,” kata Doni.

Kegiatan KT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, dimana kegiatan tersebut juga dilakukan perancangan dari dua model yaitu desain bidang KT dan bidang tanah huntap.

Dengan demikian, dari target 500 KT bidang, telah tersertifikat 365 bidang untuk peserta konsolidasi, 33 bidang dengan luas lebih dari 12 ribu hektar telah tersertifikat antara lain jalan, tempat ibadah, ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau yang telah ditindaklanjuti dengan sertifikat hak pakai, serta 102 bidang tanah bersertifikat warga terdampak bencana (WTB) yang terdaftar di huntap.

Baca: BPN Bayar Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bendungan Warga Gowa

“Selain itu, pembuatan sertifikat bagi 563 penduduk tetap WTB dari total 665 penduduk Petobo yang terdaftar sebagai penghuni tetap akan selesai pada tahun berikutnya,” kata Doni.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan pihaknya terus memantau proses pembangunan huntap ke depan setelah penyerahan lahan huntap BPN kepada Pemkot Palu agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bahwa menurut informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak gempa dan likuifaksi Petobo diperkirakan akan dilakukan pada Januari 2023.

Baca: BPN Disebut Jadi Harapan Urai Sengkarut Pangan di Indonesia

“Pencapaian tujuan ini berkat kerjasama yang kita bangun antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap apa yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sehingga para penyintas dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak,” pungkas Hadianto. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Nataru Parigi Moutong, Forkopimda Gelar Rakor Pengamanan

dalam rangka kesiapan pengamanan Nataru di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan di Aula Pesat Gatra Parigi Moutong,

Lima ASN Pemkot Palu Kena Sanksi, Tiga Dipecat

Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kena sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah melakukan

PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Mencapai Miliaran Rupiah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara (Sulut) mencapai miliaran rupiah.

Kereta Api Pertama di Sulawesi Siap Melayani Masyarakat Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kereta api pertama di Sulawesi dinyatakan siap untuk beroperasi dan melayani masyakarat saat liburan natal dan tahun baru (Nataru) nanti.

Oknum Polisi Tikam Warga di Kabupaten Luwu

Oknum polisi berinisial B tikam warga di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berhasil diamankan polisi. Dia menikam warga

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;