Mudahkan Akses Dokumen Kependudukan, Pemprov Sulsel Luncurkan Aplikasi Digital ID

<p>Ket Foto: Ket Foto: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (Foto/Facebook Andi Sudirman Sulaiman)</p>
Ket Foto: Ket Foto: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (Foto/Facebook Andi Sudirman Sulaiman)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) luncurkan aplikasi identitas Kependudukan Digital (IKD/Digital ID) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, pada Rabu, 14 Desember 2022.

Digital ID adalah transformasi dokumen identitas kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital, baik e-KTP, kartu keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya.

Dukcapil Kemendagri secara bertahap telah melaksanakan uji identifikasi digital di 58 kabupaten/kota pada tahun 2022.

“Mudah-mudahan dengan Aplikasi Digital ID ini kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan kenyamanan ketika ada pengaduan KK, KTP atau dokumen lainnya,” ucap Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

Baca: Ada Sengketa Lahan, Pemprov Sulsel Berhati-hati Membangun Stadion Mattoangin

Menurut Gubernur Sulawesi Selatan, pemerintah harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Maka dari itu, ASN harus membangun kepercayaan publik dengan melayani masyarakat dengan baik.

“Ada keluhan dari masyarakat, mohon bantuan penyelesaiannya. Misalnya, karena hanya satu orang yang menyelesaikan soal, topik KTP bisa menjadi kebiasaan sehari-hari dalam satu hari. Bayangkan jika kita bisa membantu 360 orang dalam setahun,” terang Andi Sudirman.

Baca: Pemprov Sulsel Akan Buka Rekrutmen P3K Bulan November 2022

Acara hari ini juga dihadiri oleh Sukarniaty Kondolele, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulsel, Bupati dan Walikota Sulawesi Selatan, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Dengan identitas digital ini, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan KTP fisiknya.

Cukup lihat kode Quick Response (QR) di aplikasi Identitas kependudukan Digital untuk tujuan administratif. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Viral Oknum ASN di Sulawesi Utara Berbuat Arogan Terhadap Pengendara Motor

Viral sebuah vidio beberapa oknum ASN di Sulawesi Utara berperilaku arogan terhadap pengendara motor. Disanksi BKD provinsi sulut.

2000 Huntap Dibangun Untuk Penyintas Bencana di Palu

Sebanyak 2000 hunian tetap (Huntap) dibangun di kawasan relokasi Tondo dan Talise untuk penyintas bencana gempa, tsunami di Palu

Amankan Natal dan Tahun Baru Polda Sulawesi Selatan Terjunkan Ribuan Personel

Polda Sulawasi Selatan (Sulsel) siap mengamankan perayaan Natal 2022 dan pergantian malam Tahun Baru 2023 mendatang.

SK Pencopotan Abdul Hayat Gani Terlambat Diserahkan, Begini Alasan BKD Sulawesi Selatan

Alasan sehingga surat keputusan (SK) pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani terlambat diserahkan.

Pertama di Indonesia, Unhas Luncurkan Mata Kuliah Kesejahteraan Hewan

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan luncurkan mata kuliah kesejahteraan hewan.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;