2000 Huntap Dibangun Untuk Penyintas Bencana di Palu

<p>Foto: Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid.</p>
Foto: Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid.

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Sebanyak 2000 hunian tetap (Huntap) dibangun di kawasan relokasi Tondo dan Talise untuk penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Jumat, 16 Desember 2022 terkait progress lanjutan pembangunan hunian tetap (Huntap) penyintas bencana.

“Sarana dan prasarana di kedua lokasi saat ini masih dalam tahap penyiapan,” ucap Hadianto Rasyid.

Ia mengatakan, pemulihan pascabencana di Kota Palu, khususnya penyediaan hunian, dimulai dengan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca: BPN dan Pemkot Palu Gelar Rakor Penuntasan Konsolidasi Lahan Huntap Petobo

Menurutnya, kedua lokasi tersebut memiliki luas 112,14 hektar, yang terdiri dari 46,83 hektar perburuan Talise dan 65,31 hektar perburuan Tondi Dua.

Pekerjaan sarana dan prasarana meliputi jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH) untuk penerangan umum, pembangunan jaringan air minum, termasuk pembangunan sistem persampahan.

“Informasi sudah kami sampaikan dari PUPR, pekerjaan konstruksi sementara akan dimulai Januari 2023,” kata Hadianto.

Baca: KAHMI Bagi 1.150 Paket Sembako Kepada Penyintas Di Huntap Sigi

Dia menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menjamin para penyintas yang telah melengkapi sebagai penerima Huntap.

Untuk itu, Wali Kota meminta warga untuk bersabar menunggu pembangunan hunian, meski saat ini para penyintas yang tidak memiliki huntap sudah tahun ke empat di hunian sementara.

“DPRD Kota Palu terus memantau tahapan pembangunan rumah dan kami memastikan warga terdampak dapat memperoleh hunian layak huni sebagai tempat tinggal tetap,” kata Hadianto.

Baca: Pemkot Palu Gandeng JOCA Tingkatkan Kapasitas Huntap

Selain Talise dan Tondo Dua, Pemerintah Kota Palu dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Tengah juga telah menyelesaikan proses pembukaan lahan untuk penampungan korban gempa dan likuifaksi Desa Petobo, Kabupaten Palu Selatan.

Sejak konsolidasi ini, BPN juga telah menyerahkan dokumen lahan tersebut kepada Pemerintah Kota Palu untuk digunakan untuk kawasan hunian baru.

“Pemerintah menyediakan lahan seluas 14,8 hektar untuk hunian sementara di Petobo bagi 655 warga terdampak bencana (WTB),” pungkas Hadianto. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Amankan Natal dan Tahun Baru Polda Sulawesi Selatan Terjunkan Ribuan Personel

Polda Sulawasi Selatan (Sulsel) siap mengamankan perayaan Natal 2022 dan pergantian malam Tahun Baru 2023 mendatang.

SK Pencopotan Abdul Hayat Gani Terlambat Diserahkan, Begini Alasan BKD Sulawesi Selatan

Alasan sehingga surat keputusan (SK) pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani terlambat diserahkan.

Pertama di Indonesia, Unhas Luncurkan Mata Kuliah Kesejahteraan Hewan

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan luncurkan mata kuliah kesejahteraan hewan.

BPN dan Pemkot Palu Gelar Rakor Penuntasan Konsolidasi Lahan Huntap Petobo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan (Pemkot) Palu, gelar rapar koordinasi penuntasan konsolidasi lahan hunian tetap (Huntap) Petobo

Jelang Nataru Parigi Moutong, Forkopimda Gelar Rakor Pengamanan

dalam rangka kesiapan pengamanan Nataru di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan di Aula Pesat Gatra Parigi Moutong,

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;