Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

<p>Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah</p>
Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

Morowali Utara, gemasulawesi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng menyebut Manajemen K3 PT GNI Buruk.

Kepala Disnakertrans Sulteng, Armold Firdaus mengatakan, pihak manajemen PT GNI cukup tertutup.

Hal itu terbukti saat pihaknya mengirim surat permintaan data terkait norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja alias K3 di perusahaan tambang tersebut.

BACA: Mahfud MD Minta PT GNI Lebih Profesional Dalam Menciptakan Suasana Kodusif Antar Pekerja

BACA: Mabes Lirik Kasus PT GNI, Jenderal Bintang Dua Polri Ini Angkat Bicara

“Ini yang saya sayangkan dari manajemen PT GNI, sebenarnya sejak November 2022 kami minta keterangan soal melalui surat resmi, tapi keterangan itu tak diberikan, lambat sekali,” kata Arnold di Kota Palu, Selasa 17 Januari 2023 siang.

“Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif,” tambah Arnold.

Menurut Arnod, jika manajemen PT GNI kooperatif maka kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang karyawan meninggal dunia bisa dicegah.

BACA: Dandim Jamin Keamanan GNI: Situasi Sudah Kondusif, GNI Bisa Segera Beroperasi Kembali

BACA: Kerusuhan di PT GNI, 71 Pekerja Lokal Ditahan tapi TKA Belum, Polisi: Semua Masih Didalami

Diketahui, sebelum terjadi rusuh antar karyawan di kawasan smelter PT GNI, sempat terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang karyawati meninggal dunia akibat Manajemen K3 PT GNI Buruk.

“Padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, bica dicegah terjadinya kecelakaan kerja,” ujarnya.

Sebab menurut Arnold selama ini pihak belum mengetahui seperti manajemen kerja di PT GNI tersebut.

BACA: Bentrok Karyawan PT GNI Telan Korban Jiwa, Kapolda Sulteng Akui Pengaman Sangat Minim

“Saya lihat Manajemen K3 PT GNI Buruk, saya lihat agak kurang baik,” jelasnya. (*/Hakir)

 

 

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Rumah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Terancam Rusak Karena Abrasi

Ratusan rumah di Desa Bontosungu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terancam rusak karena abrasi.

Mengawali Awal Tahun Kemenkumham Sulawesi Tengah Lakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) wilayah Sulawesi Tengah mengawali awal tahun dengan penandatanganan pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pengerjaan Reklamasi di Manado Terhambat Sebab Ditolak Sejumlah Warga

Namun pengerjaan proyek reklamasi di Manado itu mendapat penolakan dari sejumlah warga. Buntut dari penolakan pengerjaan proyek terhambat

Pelaku Pembusuran di Donggala Ditangkap, Korban Sempat Alami Penganiayaan, Polisi Ungkap Motifnya

Tim Buser Paneki Satreskrim Polres Donggala berhasil menangkap terduga Pelaku Pembusuran di Donggala, pelaku dibantu 4 rekannya.

Dandim Jamin Keamanan GNI: Situasi Sudah Kondusif, GNI Bisa Segera Beroperasi Kembali

Dandim Jamin Keamanan GNI pasca bentrok antar karyawan yang mengakibatkan tewasnya 2 pekerja, seoreang TKA dan seorang lagi TKI.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;