Sulawesi Tengah, gemasulawesi.com – Gubernur-Kakanwil Bahas HAM di Sulteng, Pembahasan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir itu terjadi saat audiensi di ruang kerja Gubernur Sulteng, Selasa 24 Januari 2023 siang.
Adapun pembahasan itu berisi tentang capaian Aksi HAM beberapa Kabupaten Tahun 2022 yang mengalami penurunan.
Sehingga menurut Kemenkumham Sulteng, perlu dorongan Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah.
BACA: Layanan Dukcapil Goes To Campus IPDN Jatinangor Hasilkan 2.484 Output
BACA: Wanita Paruh Baya di Kabupaten Sigi Ditemukan Tidak Bernyawa di Semak-semak
BACA: Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah
Di mana, yang menjadi catatan penting dalam laporan aksi HAM tahun 2022, masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan RANHAM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan aksi HAM daerah program sangat minim.
Dukungan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah perlu memberikan penegasan melalui surat edaran agar bupati dan walikota Sulteng lebih memperhatikan program aksi penjagaan RANHAM.
Jadwal teknis program agar evaluasi aksi kesehatan RANHAM Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih baik.
BACA: PT TMS-ABM Kerjasama Bangun Smelter di Sulteng, Tingkatkan Fiskal Daerah
BACA: Kondisi Lokasi Tangkap Gurita Touna Pasca Penutupan Sementara, Hasil Tangkap Nelayan Bertambah
Dalam diskusi Gubernur-Kakanwil Bahas HAM di Sulteng juga disampaikan bahwa seluruh aparatur pemerintah pusat di daerah terus bersinergi untuk fokus pada pembangunan Sulawesi.
Gubernur menyampaikan bahwa Sulteng saat ini masih jauh tertinggal, baik dari segi infrastruktur maupun SDM.
Sehingga diperlukan dukungan tambahan untuk percepatan pembangunan di Sulteng.
BACA: Presiden Joko Widodo Minta NU Rutin Mengelar Kegiatan Olahraga
BACA: Bupati Verna GM Inkiriwang Buka Raker Yayasan Badan Wakaf Amanatul Ummah Poso
“Kita melihat kehadiran para pemuka agama pertama sebagai kedatangan Alkhairat , Bala Keselamatan dan GKST serta organisasi Muhammadiyah dan keagamaan yang memiliki kekuatan pendorong yang lebih kuat untuk mengubah perilaku masyarakat,” jelasnya. (*/Hakir)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
