Kecewa Sang Anak Mendadak Didiskualifikasi dalam PPDB 2024 Padahal Sudah Dipungut Uang, Puluhan Orang Tua Geruduk SMPN 3 Citeureup

Puluhan orang tua siswa protes anaknya dinyatakan diterima melalui on line namun tertolak di SMPN 3 Citeureup dalam PPDB 2024. Source: Foto/Tangkap layar X @RadioElshinta

 

Bogor, gemasulawesi - Puluhan warga Desa Tarikolot di Citeureup mengecam keputusan SMP Negeri 3 Citeureup Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dimana keputusan SMP Negeri 3 Citeureup ini memicu aksi protes massal setelah sejumlah siswa mereka didiskualifikasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2024-2025. 

Video viral berdurasi 1 menit 45 detik menampilkan salah seorang warga, yang tidak disebutkan namanya, dengan tegas menuntut penjelasan dari pihak sekolah SMP Negeri 3 Citeureup terkait alasan diskualifikasi tersebut.

Dalam video tersebut, warga menyuarakan kekecewaan atas nasib pendidikan anak-anak mereka yang menjadi korban kebijakan PPDB yang dianggap tidak transparan. 

Baca Juga:
Ikut Berduka atas Meninggalnya Pembalap Anggara Grineta dalam Ajang BOSC Road Race 2024, IMI Banyuwangi Berikan Tali Asih pada Keluarga

"Anak-anak ini, bagaimana nasib pendidikannya? Pemerintah menyarankan untuk mendaftar melalui aplikasi PPDB. Saudara-saudara saya, termasuk adik kandung saya, sudah diterima di SMPN 3 Citeureup, namun tiba-tiba didiskualifikasi oleh pihak sekolah," tegasnya.

Aksi protes ini juga mencuatkan dugaan tentang praktik pungutan liar di SMPN 3 Citeureup. 

Seorang warga yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kecurigaan terhadap motif di balik diskualifikasi tersebut. 

"Mengapa ada yang didiskualifikasi oleh pihak sekolah? Apakah uang yang kami berikan kurang besar kepada sekolah? Kami sudah memberikan sejumlah uang kepada pak Dani dan kami mengharapkan penjelasannya," ujarnya dengan nada menuntut.

Baca Juga:
Wacana Impor Dokter Asing untuk Atasi Kelangkaan Tenaga Kesehatan di Indonesia Tuai Polemik, DPR RI Desak Kemenkes Lakukan Ini Dulu

Kontroversi ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem PPDB yang seharusnya menjadi proses terbuka dan transparan bagi semua pihak yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. 

Warga Desa Tarikolot menegaskan pentingnya integritas dalam setiap tahap seleksi PPDB untuk menghindari keraguan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Dinas Pendidikan setempat juga diharapkan untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses evaluasi PPDB berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip transparansi yang diharapkan oleh masyarakat. 

Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem PPDB di masa depan, sehingga semua calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Baca Juga:
Menggunakan Kapal Polisi C2 XIX-2010, Polres Donggala Dilaporkan Membuka Perpustakaan Apung

Video protes puluhan warga itu pun dengan cepat beredar luas di media sosial dan menimbulkan beragam komentar warganet.

"Sekolah sekarang kok ribet banget ya, kasian anak-anak dan orang tuanya," komentar akun @fit***.

Sebagian lainnya menyinggung soal kebijakan dulu yang dinilai lebih baik daripada sekarang.

"Padahal dulu sudah tenang dengan sistem jalur prestasi dan danem (nilai ijazah), sekarang zonasi? Sekolah yang diisi oleh murid-murid pintar menjadi bercampur aduk sekarang, sehingga tidak ada semangat untuk belajar sebanyak dulu," komentar akun @okt***. (*/Shofia)

 

Bagikan: